Fadjroel Rachman Diajukan Jadi Calon Dubes Kazakhstan

Reporter

Editor

Jumat, 25 Juni 2021 19:40 WIB

Salah satu yang paling awal mendapatkan jatah kursi komisaris adalah aktivis Fadjroel Rachman. Fadjroel yang kini menjadi juru bicara presiden tersebut ditunjuk menjadi komisaris utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada September 2015. Pada Kamis, 4 Juni 2020, Fadjroel tak lagi menjadi menjadi komisaris utama di Adhi Karya. Tapi, hanya berselang dua hari, ia ternyata sudah menjadi komisaris di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman dikabarkan diajukan menjadi calon duta besar atau Dubes RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan.

"Betul, Fadjroel di Kazakhstan," ujar anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin saat dihubungi Tempo pada Jumat, 25 Juni 2021.Hal yang sama disampaikan anggota Komisi I Fraksi Golkar Dave Laksono. "Infonya begitu," ujarnya.

Dalam salinan lampiran Surat Presiden RI Nomor: R-25/Pres/06/2021, tanggal 4 Juni 2021 yang diperoleh Tempo, nama Fadjroel ada di urutan ke 19 dari 33 calon Dubes. Ini merupakan Surpres ketiga yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR perihal nama calon Dubes.

Surpres ini mencantumkan daftar baru calon Dubes.

Sebelumnya ada Surpres pada 19 Februari 2021 yang didalamnya masih ada nama Terawan Agus Putranto sebagai calon Dubes Spanyol. Berikutnya
Surat nomor R/19/Pres/04/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibacakan dalam rapat paripurna DPR Mei lalu. Dalam Surpres teranyar sudah tidak ada lagi nama Terawan.

Fadjroel Rachman belum merespon soal namanya yang masuk dalam daftar calon Dubes ini. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco juga belum bisa mengonfirmasi nama-nama calon Dubes teranyar.

"Enggak hapal," ujarnya saat dihubungi terpisah. Saat ini DPR RI memberlakukan work from home sehingga sebagian berkas-berkas terdapat di gedung parlemen.

Berita terkait

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

11 jam lalu

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya