154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Jumat, 25 Juni 2021 14:57 WIB

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan berdasarkan data hingga Jumat pagi, 25 Juni 2021, terdapat 154 orang yang bekerja di lingkungan DPR terpapar Covid-19.

"Data itu sebanyak 154 orang tersebut per hari ini. Data ini belum termasuk ASN ataupun anggota DPR yang menggunakan laboratorium pemeriksaan Covid-19 di luar lab yang difasilitasi Setjen DPR," kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021.

Dia mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 19 anggota DPR, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 36 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 44 orang, Tenaga Ahli 23 orang, dan petugas kebersihan 32 orang.

Indra juga menjelaskan perkembangan terkini yaitu dari 19 anggota DPR yang terdata terpapar Covid-19, sebanyak 10 orang sudah dalam proses penyembuhan. "Bahkan tadi pagi saya sudah bertemu dengan beberapa anggota DPR RI, kondisinya sudah sangat baik," ujarnya.

Menurut dia, dari 36 orang PNS yang terpapar Covid-19 sebanyak dua orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu dia menjelaskan, dari 44 orang PPNPN terpapar Covid-19, sebanyak 8 orang sudah sembuh. "Tenaga Ahli 23 orang dan petugas kebersihan masih 32 orang yang positif," katanya.

Indra mengatakan, DPR RI masih mengacu pada aturan yang ada dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan Kompleks Parlemen salah satunya pembatasan jumlah kehadiran orang dalam rapat di tiap komisi.

Namun menurut dia, sejauh ini ada dua komisi yang masih belum melakukan rapat-rapat yaitu Komisi VII dan Komisi VIII DPR.

"Namun saya tidak tahu apakah pekan depan sudah memulai rapat kembali, kami menunggu hasil evaluasi yang dilakukan Pimpinan Komisi VII dan Komisi VIII DPR," ujarnya.

Dia menjelaskan bisa saja rapat dilakukan lebih minimalis meskipun rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan maksimum kehadiran hanya 20 persen yaitu dua pimpinan rapat dan perwakilan fraksi-fraksi.

Berita terkait

Kapan Gaji ke-13 PNS Cair? Cek Tanggal dan Daftar Penerimanya

14 jam lalu

Kapan Gaji ke-13 PNS Cair? Cek Tanggal dan Daftar Penerimanya

Berikut ini jadwal pencairan gaji ke-13 bagi CPNS, PNS, PPPK, dan aparatur negara lainnya, termasuk presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

14 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Kemenag Uji Publik Data Tenaga Non-ASN untuk Seleksi CASN, Ini Tautannya

22 jam lalu

Kemenag Uji Publik Data Tenaga Non-ASN untuk Seleksi CASN, Ini Tautannya

Tautan uji publik tenaga non-ASN Kemenag.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

1 hari lalu

Kepala Bappenas: Pembangunan IKN Sudah 80,82 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan IKN sudah mencapai 80,82 persen per 25 April 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

3 hari lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya