Kemnaker Segera Bangun BLK di Kabupaten Mappi

Senin, 21 Juni 2021 18:48 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama Bupati Mappi Cristosimus Yohanes Agawemu

INFO NASIONAL- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sangat mendukung usulan pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua.

"Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Mappi, Papua ini. Apalagi Pak Bupati tadi bilang sudah memiliki mapping kebutuhan tenaga kerja peningkatan kompetensinya," ujar Menaker Ida seusai menerima audiensi Bupati Mappi Cristosimus Yohanes Agawemu, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021

Menaker Ida mengatakan, pembangunan BLK UPTP di Kabupaten Mappi ini untuk rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. "Melalui Inpres ini, kami terus dorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat. Upaya pengembangan SDM terus dilakukan melalui pendirian BLK dan BLK Komunitas di sana," katanya.

Berdasarkan observasi, secara geografis, Kabupaten Mappi sangat strategis karena terletak di antara Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke. Dari sisi kebutuhan tenaga kerja, nanti masyarakat atau tenaga kerja dapat diserap, seperti industri sawit di daerah setempat.

Seusai pertemuan ini, pihaknya segera memverifikasi berkas terkait pembangunan BLK UPTP, kemudian ditindaklanjuti dengan tim yang mengecek lokasi. "Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kami segera memeriksa kelengkapan usulan, berkas-berkasnya kami verifikasi dulu, lalu menerjunkan tim untuk cek langsung ke lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Cristosimus menyampaikan terima kasih atas komitmen dan dukungan Kemnaker dalam rencana pembangunan BLK di wilayahnya. Dengan adanya BLK di Mappi, ia berharap SDM masyarakatnya akan meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk ke pasar kerja dan bisa bersaing di dunia industri.

"Saya berharap tim Kemnaker dapat segera berkunjung untuk melihat lokasi tanah pembangunan BLK. Nantinya (lulusan) BLK bisa bekerja baik itu perkebunan kelapa sawit dan industri lainnya di Kabupaten Mappi," katanya.

Menurut Cristosimus, di daerah Mappi akan dibangun pabrik gaharu, pengolahan kayu masohi, dan pati sagu menjadi tepung sagu. Semuanya diharapkan bisa benar-benar membuka ruang kerja baru bagi masyarakat lokal dan memiliki penghasilan yang baik. "Kami membutuhkan dukungan dari Kemnaker untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal," ujarnya.

Dalam membangun BLK UPTP, pihaknya telah menyiapkan lahan lebih dari 10 hektare. Adapun beberapa kejuruan yang direkomendasikan di antaranya adalah kejuruan otomotif, listrik, pertanian, dan mebel.(*)

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

4 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

16 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

17 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

22 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

46 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

46 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

48 hari lalu

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

49 hari lalu

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.

Baca Selengkapnya

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

49 hari lalu

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.

Baca Selengkapnya

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

49 hari lalu

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

Menaker Ida Fauziyah menegaskan agar perusahaan mematuhi ketentuan THR bagi pekerja dan buruh. Dia mengatakan, THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha.

Baca Selengkapnya