Ketua DPP Tegaskan Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Jauh dari Sikap PDIP

Senin, 21 Juni 2021 10:56 WIB

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat memberikan ceramah 4 Pilar MPR RI hasil kerja sama dengan 200 orang peserta dari Komunitas Penggemar Mobil Klasik di Gedung MPR, Minggu (23/8).

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partai menolak adanya gagasan masa jabatan presiden 3 periode. Hal ini disampaikan Basarah dalam acara rilis hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD" yang digelar virtual.

"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP," kata Basarah, Ahad, 20 Juni 2021.

Basarah mengatakan Presiden Joko Widodo tak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode. Jokowi, kata dia, bahkan melontarkan ungkapan satire menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode mau mencari muka, menampar, dan menjerumuskan dirinya.

"Jadi kalau subyeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih MPR. Jika ada amandemen UUD 1945, ucap dia, PDIP ingin amandemen terbatas hanya untuk menambah kewenangan MPR menetapkan haluan negara.

Advertising
Advertising

Basarah berujar, PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen konstitusi jika agendanya mengarah pada perubahan masa jabatan presiden. "Kalau ada agenda itu secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut, apalagi misalkan ada gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode," kata Basarah.

Hasil survei SMRC mencatat 74 persen responden ingin agar masa jabatan presiden dipertahankan dua periode saja. Namun saat ditanya sikap jika Jokowi maju kembali sebagai capres 2024, sebanyak 40,2 persen menyatakan setuju. Dari yang setuju ini, 66 persen merupakan massa pemilih PDIP.

Sejumlah pakar hukum menilai wacana masa jabatan presiden 3 periode berbahaya dan mengancam iklim demokrasi di Indonesia. Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Wiratraman, mengatakan penambahan masa jabatan presiden berpotensi memunculkan pemerintah yang cenderung diktator.

Baca juga: Sejumlah Menteri dan Eks Pejabat Diduga Rancang Jokowi 3 Periode


BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Berita terkait

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

8 menit lalu

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun

Baca Selengkapnya

Saat Gibran Terkejut Ditanya Soal Ganjar Jadi Oposisi Prabowo: Oh Ya, Ya Udah Enggak Apa-apa

55 menit lalu

Saat Gibran Terkejut Ditanya Soal Ganjar Jadi Oposisi Prabowo: Oh Ya, Ya Udah Enggak Apa-apa

Gibran tampak terkejut saat ditanya soal sikap Ganjar yang menyatakan akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

1 jam lalu

Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Pendidikan Dokter Spesialis menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Sikap Oposisi Ganjar Bisa Mewakili PDIP

2 jam lalu

Pakar Sebut Sikap Oposisi Ganjar Bisa Mewakili PDIP

PDIP dinilai lebih realistis jika mengambil sikap oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Jokowi ke Bos Apple dan Microsoft hingga Kisruh Penutupan Pabrik Sepatu Bata

2 jam lalu

Terkini: Pesan Jokowi ke Bos Apple dan Microsoft hingga Kisruh Penutupan Pabrik Sepatu Bata

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang, 7 Mei 2024, dimulai dari pesan Presiden Jokowi saat bertemu dengan bos Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Surabaya: Hasil Survei Tunjukkan Elektabilitas Eri Cahyadi Masih Tertinggi

2 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Surabaya: Hasil Survei Tunjukkan Elektabilitas Eri Cahyadi Masih Tertinggi

Pasangan petahana Eri Cahyadi-Armuji mendaftar ke PDIP untuk maju dalam Pilkada 2024 Kota Surabaya.

Baca Selengkapnya

Fenomena Pabrik Tutup sejak Awal Tahun, Jokowi: Mungkin Efisiensi, Kalah Bersaing..

2 jam lalu

Fenomena Pabrik Tutup sejak Awal Tahun, Jokowi: Mungkin Efisiensi, Kalah Bersaing..

"Karena mungkin efisiensi, karena kalah bersaing dengan barang-barang baru. Banyak hal," kata Jokowi soal fenomena pabrik tutup.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

3 jam lalu

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

Presiden Jokowi juga menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang Indonesia pakai masih didominasi barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

3 jam lalu

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dalil PDIP mengenai selisih suara dalam Pilpres 2024 di Kota Dumai, Riau.

Baca Selengkapnya