TEMPO.CO, Jakarta - Empat baris pantun menjadi kalimat pembuka Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir, sebelum menyampaikan aspirasinya dalam rapat bersama Komisi Pendidikan DPR, pada Rabu, 16 Juni 2021. Saat itu, ia bersama beberapa organisasi guru lainnya rapat dengan DPR soal pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN).

"Bang Mamat jalan-jalan ke Taman Sriwedari, Taman Sriwedari taman yang indah sangat terkesan. Selamat mengikuti RDPU di DPR RI. Semoga guru honor segera diangkat menjadi ASN," kata Dudung pada Rabu, 16 Juni 2021.

Tahun ini, pemerintah membuka lowongan untuk 1 juta guru melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan guru di Indonesia. Seleksi tersebut juga diprioritaskan bagi guru honorer agar bisa menjadi ASN.

Apalagi, pemerintah mengatur mekanisme penambahan nilai sebagai apresiasi terhadap guru honorer dalam ujian kompetensi teknis. Sayangnya, target merekrut 1 juta guru ASN tahun ini berada di tepi jurang kegagalan lantaran formasi yang diusulkan pemerintah daerah per 13 Juni 2021 baru mencapai 531.076.

“Jauh dari kata sempurna 1 juta,” kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.

Satriwan mengatakan, pemerintah pusat dan daerah gagal menunaikan janjinya merekrut 1 juta guru pada tahun ini. Padahal, Indonesia sedang mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri hingga mencapai 1,3 juta guru pada 2024.

Infografik Jumlah Guru Pensiun

Dampak yang paling terasa atas kegagalan tersebut adalah tidak adanya kesempatan guru honorer, termasuk Kategori II, mengikuti seleksi PPPK karena daerah mengajukan formasi yang tidak sesuai kebutuhan.

Kondisi tersebut diperparah dengan formasi yang disetujui pusat juga tidak sesuai dengan yang diajukan daerah. Satriwan mencontohkan, Kabupaten Karawang mengusulkan formasi 1.080 guru PPPK, namun yang disetujui Kemenpan RB hanya 660 guru. Kemudian di Kabupaten Cianjur mengusulkan 9.200 formasi guru, namun yang disetujui hanya 246 guru. “Potret serupa terjadi hampir di seluruh daerah yang mengajukan formasi guru PPPK,” ucap guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta ini.

Menurut Satriwan, kurang maksimalnya pemerintah daerah mengajukan formasi guru ke pusat adalah faktor anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK. Pemerintah daerah takut APBD-nya terbebani. Padahal, pemerintah pusat sebelumnya telah memastikan gaji dan tunjangan 1 juta guru PPPK akan dibiayai dengan APBN dalam bentuk dana alokasi umum (DAU).

Berdasarkan Surat Kemenkeu Nomor S-46/PK/2021 tertanggal 31 Maret 2021, alokasi dasar DAU untuk formasi 1 juta guru adalah Rp 19,40 triliun.

Meski anggaran gaji dan tunjangan tahun ini ditanggung pemerintah pusat, Satriwan melihat masih ada kekhawatiran dari pemda. “Bagaimana dengan tahun berikutnya, bisa saja ditanggung daerah, jadi wajar saja pemda khawatir dan ragu. Akibatnya lagi-lagi yang jadi korban adalah guru honorer,” kata dia.

soal gagalnya merekrut 1 juta guru PPPK tahun ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan formasi bisa dialokasikan untuk merekrut guru agama PPPK. “Dan alokasi tahun depan karena anggaran sudah ada untuk 1 juta,” kata Tjahjo kepada Tempo, Rabu, 16 Juni 2021.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan bahwa, meski formasi guru yang diusulkan tak sampai 1 juta, jumlah hampir 550 ribu formasi saat ini sebetulnya merupakan rekor.

“Itu bukan kabar jelek, tapi kabar luar biasa gembiranya karena bertahun-tahun kemarin cuma maksimal 40-50 ribu formasi kita. Jadi harusnya tidak ada kesedihan, angka 550 rbibu rekor untuk kita semua,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, pada Selasa, 15 Juni 2021.

Ia pun meminta semua pihak tidak khawatir. Sebab, pemerintah akan membuka kembali rekrutmen guru PPPK pada tahun depan.

Founder Gojek ini juga mengingatkan bahwa 550 ribu formasi yang diusulkan tidak berarti semuanya akan diangkat. Ia menekankan bahwa yang lulus seleksi PPPK lah yang akan diangkat. “Kalau yang lulus hanya 100 ribu, ya, yang diangkat 100 ribu. 500 ribu lolos ya 500 ribu diangkat. Kalau yang lulus 600 ribu, 500 ribu yang diangkat, 100 ribu sisanya diangkat tahun berikutnya,” katanya.

Anggota Panja PGTKH-ASN dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Zainuddin Maliki, mengamati bahwa pemerintah memang memiliki keterbatasan untuk memikirkan isu-isu pendidikan. Salah satu isu krusial tersebut adalah pengangkatan guru honorer.

“Tapi yang lebih prihatin bukan karena keterbatasan. Tapi kemauan yang kurang dari pemerintah,” kata Zainuddin dalam rapat panja bersama organisasi guru.

Sebagai anggota Panja, Zainuddin menegaskan bahwa ia akan mendesak rekomendasi panja PGTKH-ASN untuk mengangkat guru menjadi ASN, bukan hanya PPPK tapi juga calon pegawai negeri sipil.

Baca juga: Guru Honorer Usia 35 Tahun Lebih Tak akan Jadi PNS, Ini Aturannya