TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan ada tiga kluster pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, saat diperiksa di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Juni 2021. Ghufron datang mewakili Pimpinan KPK lain untuk memberi keterangan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan pada sejumlah pegawai KPK.

"Pertama terkait pengambilan kebijakan di level besar yang itu kita telusuri apakah ini wilayah kolektif kolegial atau tidak dan ternyata dia jawab tidak tahu," kata Anam usai pemeriksaan.

Anam mengatakan pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh pimpinan KPK lainnya yang terlibat langsung. Meski Komnas juga mengakui bahwa kepemimpinan di KPK bersifat kolektif kolegial, namun pertanyaan ini disebut Anam dalam ranah tersebut.

"Berikutnya terkait sangat berpengaruh soal pemilihan yang mewarnai proses semua ini. Itu juga tidak bisa dijawab, karena memang bukan ranah Nurul Ghufron," kata Anam.

Pertanyaan lain yang tak dijawab Ghufron adalah terkait pencetus ide TWK ini. Anam mengatakan ide ini bukan berasal dari Ghufron sendiri. Karena itu, Anam mengatakan, tak ada jawaban yang bisa diambil dari Nurul Ghufron.

Anam mengatakan banyak konstruksi pertanyaan Komnas HAM yang bukan wilayah kolektif kolegial. Pertanyaan itu ada di wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan atau per individu. Oleh karena itu, ia berharap pimpinan KPK lain selain Ghufron dapat memenuhi panggilan Komnas dan tak mewakilkan pemeriksaan.

"Kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata Anam ihwal pemeriksaan pimpinan KPK di soal aduan kasus TWK.

Baca juga: Penuhi Panggilan Komnas HAM, Pimpinan KPK Jelaskan Dasar Hukum TWK