INFO NASIONAL - Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Kertopati mengatakan semestinya negara sebesar dan sekaya Indonesia memiliki pertahanan yang kuat. Hal ini untuk merespons rencana Pemerintah melakukan investasi alutsista selama 25 tahun kedepan yang disebut-sebut menggunakan anggaran sebesar Rp 1.700 triliun.

Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, menekankan Indonesia perlu pembenahan alutsista yang bersifat interoperability agar seluruh alutsista di ketiga matra dapat digunakan secara terintegrasi. Ia mencontohkan, meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing matra berbeda, tetapi tetap terintegral ke dalam sistem komunikasi sehingga ketika operasi gabungan digelar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Pembenahan yang bersifat communability agar suku cadang dan/atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lainnya,” ujar Nuning dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 Juni 2021.

Contohnya, menurut Nuning, suku cadang tank milik TNI AD bisa juga digunakan oleh panser Korps Marinir. Adapun amunisi meriam kaliber 40 mm yang biasa digunakan TNI AL juga dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur TNI AU. “Maka pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level yang minimax, yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal,” katanya.

Kondisi alutsista saat ini dinilai tidak cukup kuat dan rentan untuk menghadapi potensi ancaman yang ada. “Contohnya mengurus Papua. Jika tak dilengkapi sistem pertahanan yang kuat dan SDM mumpuni juga akan sulit mengatasinya,” ujar Nuning.

Dalam pandangannya, Indonesia perlu segera memperkuat pembangunan industri pertahanan dalam negeri. “Pabrik Propelan, Satelit Komunikasi Pertahanan Mandiri, UAV. Ini mimpi yang harus kita wujudkan ke depan,” kata Nuning.

Nuning menambahkan pembenahan alutsista yang terintegrasi perlu diikuti juga dengan pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur para prajurit TNI sesuai alutsista baru. Muara dari kebijakan tersebut adalah adanya pembenahan organisasi TNI.

Organisasi TNI, kata Nuning, perlu dibenahi agar benar-benar berada kondisi siap dan siaga untuk bertempur. “Idealnya organisasi TNI adalah organisasi tempur permanen yang dapat digunakan secara optimal pada masa damai sekaligus pada masa perang. Pembenahan organisasi TNI adalah konsekuensi logis dari pembenahan Alutsista TNI,” katanya.

Guna memperkuat sistem pertahanan, perlu keterlibatan komponen cadangan yang telah dipersiapkan untuk ikut serta menjaga kedaulatan negara. Konsep ini sesuai dengan penerapan prinsip Sishankamrata yang menjadi kunci pertahanan negara.

Senada dengan Nuning, ekonom senior Piter Abdullah mengatakan modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) selama 25 tahun hingga 2044 tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah.

Baginya, angka sekitar Rp 1.700 triliun yang kabarnya diajukan tersebut masih rasional untuk menjangkau luasnya wilayah Indonesia. "Kalau untuk 20 tahun artinya kan, anggarannya hanya Rp 80 triliunan setahun," katanya.

Piter mengingatkan, investasi alutsista adalah keperluan jangka panjang. Sebab itu, perlu adanya konsistensi dan komitmen bersama dari berbagai pemangku kebijakan. “Alpalhankam mana ada yang murah? Kita ini memang sering tidak konsisten, ingin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes.” ujar Piter.

Menjaga pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban Pemerintah. Rencana pembelian alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya kedaulatan ekonomi. "Menjaga kedaulatan itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk di dalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi," kata Piter.

Piter mengajak berbagai elemen bangsa untuk ikut serta memperkuat sistem pertahanan nasional, terutama melalui komponen TNI. "Menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, tapi harus didukung dengan alat keamanan-alutsista. Punya tentara tapi gak punya meriam. Gak punya kapal. Gak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?” tuturnya.(*)