Terawan Klaim Vaksin Nusantara Bisa Tangkal Varian Baru Covid-19

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 16 Juni 2021 17:07 WIB

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Terawan mengatakan dengan inisiatif Vaksin Nusantara, maka diharapkan masyarakat yang masuk dalam pengecualian kriteria vaksin dapat tetap menerima vaksin Nusantara. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto, mengatakan vaksin sel berbasis dendritik bisa menangkal segala macam mutasi varian baru Covid-19. "Mengenai bagaimana tadi vaksin Nusantara ini menghadapi mutasi virus, gampang sekali, cuma butuh delapan hari, antigennya saya ganti. Karena antigen itu rekombinan jadi spike S, kita tinggal lihat dia mutasi mana, tinggal gabung-gabung saja, tinggal kita tambahi mutasi Inggris, India, maupun Afrika Selatan," kata Terawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu, 16 Juni 2021.

Saat ini, tiga dari empat Varian of Concern atau VoC telah masuk Indonesia, yakni varian alpha (B.1.17) asal Inggris, varian beta (B.1351) asal Afrika Selatan dan varian delta (B.1.617.2) asal India. Berbagai studi menyatakan hanya vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca yang tidak terpengaruh oleh varian delta.

Terawan mengklaim bahwa vaksin yang dia kembangkan bisa menangkal varian itu. Ia bahkan sudah memesan antigen untuk tiga varian baru Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia itu. "Dan sekarang yang sedang saya pesan untuk antigennya uji klinis III itu termasuk 3 varian itu saya masukkan. Mudah-mudahan nanti diizinkan uji klinik III," kata Terawan.

Terawan meminta bantuan Komisi VII DPR agar vaksin Nusantara mendapat lampu hijau menuju tahap uji klinis. Sebab, kelanjutan uji klinis vaksin ini tehalang nota kesepahaman (MoU) antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 19 Maret lalu.

Komisi VII menyatakan dukungan kepada Terawan dan akan memanggil pihak terkait untuk meninjau ulang MoU tersebut. "Komisi VII DPR RI mendukung penuh pengembangan vaksin imun Nusantara oleh dokter Terawan Agus Putranto dan mendesak kelanjutan uji klinis Fase III vaksin Nusantara tersebut sesuai dengan kaidah uji klinis," demikian kesimpulan RDP yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno.

DEWI NURITA

Baca Juga: Polemik Vaksin Nusantara, Riset Sel Dendritik Bermasalah dari Amerika

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya