Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Ali Mukartono bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Rapat tersebut untuk meminta penjelasan tentang tindak lanjut penanganan kasus Jiwasraya. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono mengatakan belum menemukan unsur dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.
Temuan sementara itu didapat penyidik setelah menelaah sejumlah transaksi saham. "Ini kan transaksinya jutaan. Dari yang sudah jalan, belum ditemukan. Tapi yang lain masih berproses," ujar Ali di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Juni 2021.
Meski demikian Ali memastikan bahwa penyidik masih terus menelaah transaksi saham lainnya. Sebab, ia merasa janggal akan timbulnya kerugian dengan jumlah nominal yang besar dalam kurun waktu 2016-2019. "Kenapa dalam waktu relatif singkat 2016-2019 kok kerugiannya gede. Tunggu saja, penyidikan masih berjalan," kata Ali.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Kejaksaan Agung dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 14 Juni 2021, politikus Fraksi Demokrtat Benny K. Harman meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menangani kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan secara serius. Menurut dia, kasus ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik.
"Oleh sebab itu kami mohon sekali, ada penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak kejaksaan terhadap kasus BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi bagaimana penanganan hukum ini, tidak mengganggu terust publik terhadap BPJS. Ini mejadi hal yang perlu dijadikan pertimbangan, dan mohon penjelasan Bapak Jaksa Agung," kata Benny dalam rapat yang disiarakan secara daring.
