TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah arahan merespon terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah setelah libur Lebaran. Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 14 Juni 2021.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ada dua hal yang ditekankan Jokowi. Pertama, memerintahkan penerapan protokol kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro.

"Bapak Presiden menekankan bahwa protokol kesehatan harus dijalankan dengan disiplin sesuai dengan aturan PPKM mikro sudah ada. Implementasi di lapangannya perlu disiplinkan," ujar Budi dalam konferensi pers daring seusai ratas, Senin, 14 Juni 2021.

Ia menyebut, Presiden Jokowi sudah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan sesuai dengan yang sudah dirumuskan.

"Banyak klaster keluarga yang terjadi khususnya disebabkan oleh mudik, pariwisata, dan aktivitas makan. Sehingga, beliau meminta agar ketiga aktivitas di mana kesempatan untuk membuka maskernya tinggi, ini benar-benar diperhatikan," ujarnya.

Kedua, Jokowi meminta dilakukannya akselerasi program vaksinasi Covid-19. "Beliau meminta agar vaksinasi 700.000 per hari bulan ini bisa disentuh. Kemudian 1 juta vaksinasi per hari untuk bulan depan bisa juga dicapai," ujar Budi.

Untuk itu, kata Budi, Jokowi juga sudah memerintahkan agar jajaran TNI dan Polri turut mendampingi vaksinasi melalui program pemerintah daerah. "Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemerintah daerah, sedangkan 400 ratus ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentra TNI dan Polri," ujar Budi.

Kementerian Kesehatan diminta untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik dan suplai vaksin terpenuhi. "Kedua hal ini sangat penting dilakukan mengingat beberapa daerah seperti di Kudus, DKI Jakarta dan Bangkalan sudah terkonfirmasi Varian Delta-nya atau B. 1.617.2 atau yang dikenal varian dari India mendominasi," tuturnya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto menambahkan, untuk menyikapi kenaikan kasus di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, pemerintah akan meningkatkan fasilitas rumah sakit menjadi 40 persen. Terutama, kata dia, di daerah kabupaten/kota dengan bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di atas 40 persen.

Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, misalnya, sebelumnya sudah ditambahkan fasilitas 700 bed. "Dan siang ini ditambah kembali, sehingga kapasitasnya bertambah jumlah tempat tidur pasien ada 7.937, ditambah 2.000 unit dan jumlah yang diisolasi 5.028. Jadi masih ada sisa 2.909 bed sehingga BOR-nya bisa 63,34 persen," tutur Airlangga.

Kemudian pemerintah juga akan menyiapkan hotel-hotel untuk isolasi, terutama untuk DKI Jakarta. Pemerintah juga akan mendorong percepatan pelaksanaan pengecekan whole genome sequencing dari yang dua pekan akan ditekan menjadi satu pekan.

"Selanjutnya, untuk daerah seperti Kudus dan Bangkalan, pemerintah melalui Satgas Covid-19 menugaskan Dandim dan Kapolres untuk memimpin PPKM mikro untuk dilakukan penebalan. Penebalan artinya penambahan petugas agar kedisiplinan masyarakat bisa lebih ditingkatkan," ujar Airlangga menjelaskan instruksi Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Waspadai Peningkatan Kasus Corona, Agar Tak Seperti India