TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan rencana Kementerian Pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), didasari dari keinginan Presiden Joko Widodo. Hal ini, kata Prabowo bermula tak lama setelah ia dilantik menjadi menteri pada 2019 silam.

"Kurang lebih dua minggu setelah dilantik, saya di Istana. Beliau panggil saya. Dia bilang, 'Menhan, saya ingin suatu masterplan, suatu grand design. Saya minta 15-25 tahun. Jangan dicicil. Saya minta utuh apa yang kita butuh, utuh kita rencanakan.'," kata Prabowo dalam siniar di akun YouTube Deddy Corbuzier, yang tayang pada Ahad, 13 Juni 2021.

Dari instruksi Jokowi ini, Prabowo kemudian mulai bergerak dengan mempelajari situasi kondisi. Rancangan pun mulai dibuat. Namun, pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia pada awal 2020, membuat rencana ini sempat tertunda.

Pandemi, kata dia, membuat fokus pemerintah teralihkan pada pemulihan kondisi Indonesia secara umum.

"Ya memang tertunda. Sebagian tertunda. Inilah kita menata, kita bikin rencana sesuai petunjuk beliau. Masterplan, saya terjemahkan rencana induk. Ini baru kita exercise. Kita hitung-hitung," kata Prabowo.

Meski begitu, Prabowo menyayangkan bocornya rencana ini ke publik. Ia mengatakan seharusnya, hal ini bersifat rahasia karena masih merupakan rencana dan belum ada keputusan pasti.

"Itulah Indonesia yang saya sangat prihatin. Ada pribadi-pribadi mungkin yang tadi, mengutamakan kepentingan pribadi kemudian bisa hal-hal yang seharusnya rahasia dikeluarkan. Padahal belum ada keputusan," kata Prabowo.

Sebelumnya beredar draf Perpres tentang Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk Renstra 2020-2044. Dalam draf tersebut kebutuhan alutsista mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.760 triliun. Rencana skema pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri.