INFO NASIONAL - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Hal ini dia sampaikan ketika menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) guna membahas Sasaran Pembangunan Nasional di Kantor Bappenas, Jakarta 10 Juni 2021.

“KKP yang saya pimpin sekarang adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. NTN kita masih rendah, saat ini rata-rata di angka 103. Sehingga kami akan melakukan langkah-langkah strategis mengejar peningkatan NTN,” ujarnya optimistis.

Langkah strategis tersebut yakni bekerjasama lintas sektor dalam berbagai aspek, baik untuk melakukan perbaruan kebijakan harga ikan, hingga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

Selain itu Menteri Trenggono beserta jajarannya juga mencoba menelusuri di lapangan serta pengumpulan data mengapa NTN selama ini rendah. Diketahui nilai produksi ikan di Indonesia pada 2020 sebesar Rp 224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang yang seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi. Kenyataannya nilai rata-rata NTN 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan nilai rata-rata NTN Indonesia saat ini di angka 103,4.

Rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan beberapa faktor. Yakni situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan mengalami kelesuan di masa awal pandemi Maret-April 2020. Selain itu juga karena besarnya spending operasional dan tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

“Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukurnya. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain. Saya sudah dorong terus di internal agar bulan ini kita tahu starting point dimana, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan masyarakat nelayan,” kata Menteri Trenggono.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga memaparkan beberapa program terobosan KKP hingga 2024, yaitu peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dia berharap melalui kerja sama lintas sektor dan diskusi dengan Bappenas, maka target-target tersebut cepat tercapai.

“Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi. Saya berharap kerja sama antar lembaga dan kementerian dapat menyukseskan dan mempercepat target untuk menyejahterakan masyarakat nelayan,” ujarnya.

Rapat RPJMN 2020–2024 tersebut selain membahas mengenai NTN, juga membahas NTP (Nilai Tukar Petani). Pejabat negara yang hadir yakni yaitu Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koperasi dan UKM.(*)