INFO NASIONAL-Rencana Kementerian Pertahanan(Kemhan) melakukan pengadaan alutsista senilai Rp 1.750 triliun mencuat ke publik. Sejumlah pengamat mengatakan, tren belanja alutsista di tengah pandemi justru meningkat secara global termasuk di kawasan Asia Tenggara.

“Tidak bisa terus-terusan juga membenturkan alas an kesejahteraan denganp ertahanan. Jadi pandemic harus mengurangi belanja pertahanan. Karena faktanya, secara global ada peningkatan belanja alutsista secara signifikan baik di Asia Tenggara maupun negara-negara maju,” ujar Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Co Founder Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi dalam diskusi virtual ngobrol@tempo bertajuk “InvestasiAlutsista Demi Proteksi Kedaulatan Nasional di Masa Depan”, Senin, 7 Juni 2021.

Khairul menambahkan, modernisasi alutsista di tengah pandemi justru akan menguntungkan sistem pertahanan Indonesia. “Kemungkinan tawaran-tawaran dari negara produsen yang cukup menguntungkan dan mempunyai nilai manfaat yang tinggi. Menarik buat kita mendesain rencana belanja yang layak didukung,” katanya.

Selain itu, Khairul menyoroti keterbatasan anggaran Indonesia dalam belanja alutsista. Menurutnya, mau tak mau keterbatasan tersebut menuntut pemerintah untuk piawai dan displin dalam pengaturan belanja.“Oleh karena itu, juga harus memunculkan terobosan-terobosan. Nah terobosan ini diharapkan menjawab persoalan anggaran yang klasik,” ujarnya.

Khairul mengatakan, anggaran pertahanan Indonesiaa masih jauh dari angka ideal yakni 1,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). “Mengapa kita masih bertahan di angka 0,7-0,8 persen. Karena kita juga harus memikirkan proporsionalitas lintas sector sehingga, skema yang ditawarkan Kemhan terkait alokasi anggaran Rp 1.700 triliun sebenarnya tawaran yang baik,” katanya.

Menurut Khairul, walaupun alokasi anggaran pertahanan Indoensia cenderung flat tapi tetap berpeluang dan mampu terus belanja alutsista sesuai rencana untuk mencapai kebutuhan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) . “Jadi kita tak perlu harus 1,5 persen sesuai PDB. Kita fokus saja dengan rencana-rencana agar target ituterpenuhi,” ujarnya.

Senada dengan Khairul, pengamat Militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI) Beni Sukadis menuturkan, Kemhan perlu skema cepat untuk memenuhi target fase ketiga pada 2019-2024.. "Dengan jangkawaktu yang singkat ini diperlukan skema cepat dalam akuisisi senjata," katanya.

Di kesempatan yang sama Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Rodon Pedrason menuturkan, saat ini lebih dari 50 persen peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dalam kondisi tua dan rusak. Karena itu Kemhan mengusulkan Rencana Strategis pengadaan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI senilai Rp 1.700 triliun.

"Yang namanya Alpalhan enggak boleh tua, apalagi rusak," ujarnya. Menurut Rodon, Renstra pengadaan alutsista tersebut berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya rencana jangka panjang dalam modernisasi alutsista nasional.(*)