Bursa Capres 2024, Ranking Mahfud Md dan Survei Hiburan

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Selasa, 8 Juni 2021 09:01 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. Mahfud mengatakan ada penambahan kekayaan yang terjadi, sejak terakhir kali ia melaporkan LHKPN pada 2013 lalu. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan presiden 2024 memang masih jauh, namun dinamika politik belakangan ini mulai terlihat. Sejumlah lembaga survei pun telah merilis hasil sigi yang menunjukkan calon presiden potensial menuju Pilpres 2024. Salah satu yang masuk radar adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Pada Pilpres 2019 lalu, Mahfud nyaris menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo sebagai inkumben. Namun pada menit-menit terakhir keputusan berubah karena partai koalisi penyokong Jokowi menginginkan Ma'ruf Amin jadi cawapres. Setelah menang Pilpres, Jokowi menunjuk Mahfud mengisi posisi Menkopolhukam, yang sebelumnya diisi oleh Wiranto.

Menuju Pilpres 2024, nama Mahfud kembali masuk radar. Ia berada di kandidat 10 besar versi sejumlah lembaga survei. Berdasarkan survei Charta Politik yang dirilis Maret lalu, dalam simulasi 12 nama, Mahfud berada di posisi ke delapan dengan 3,8 persen. Di bawahnya ada Menteri BUMN Erick Thohir 2,1 persen dan KSP Moeldoko 1,3 persen. Sementara itu, tiga menteri lain lebih unggul dari Mahfud yakni; Prabowo Subianto 19,6 persen; Sandiaga Uno 9,3 persen; Tri Rismaharini 5,3 persen. Adapun versi Puspoll Indonesia Mei lalu, elektabilitas Mahfud di peringkat 10 dari 22 tokoh capres potensial, dengan angka 1,8 persen.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, Mahfud masih punya potensi dilirik partai. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu harus berusaha keras meningkatkan elektabilitas. "Apakah dia bisa memunculkan diri dan menaikkan elektabilitasnya, itu tergantung dari kinerja Mahfud sendiri. Jika tak bisa, maka akan hilang dari persaingan," ujar Ujang, Senin malam, 7 Juni 2021.

Menurut Ujang, belakangan publik kurang menyukai Mahfud karena terlalu terdepan membela kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. "Padahal publik banyak yang kecewa pada Jokowi. Makanya tak heran, survei Mahfud dalam hal capres pun kecil. Berbeda ketika 2019 yang lalu, dimana Mahfud Md sangat disukai publik dan hampir dipercaya menjadi cawapres," ujar dia.

Adapun Mahfud sendiri pernah menyebut bahwa dirinya tak ambil pusing dengan hasil survei capres potensial menuju Pilpres 2024. "Survei itu untuk hiburan aja bukan diseriusi. Bagi saya survei-survei itu, apalagi sekarang, terlalu prematur," kata Mahfud, Februari lalu.

Mahfud Md berujar tidak tertarik membahas lebih jauh soal survei elektabilitas. "Jadi saya tidak tahu sebenarnya saya ini masuk di ranking berapa, bahkan masuk atau tidak pun saya tidak tahu karena saya tidak ingin tahu juga. Kalau anda bilang saya masuk ke ranking sekian, ya, saya juga tidak tertarik untuk membahasnya," ujarnya.

Berita terkait

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

7 jam lalu

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

8 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

9 jam lalu

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

10 jam lalu

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

11 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

13 jam lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

20 jam lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

1 hari lalu

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.

Baca Selengkapnya

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

1 hari lalu

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya