Beredar Anggaran Rp 1.760 Triliun untuk Alutsista, Prabowo Sebut Masih Digodok

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Rabu, 2 Juni 2021 20:03 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Berdasarkan draf Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2020-2024 yang beredar, kebutuhan anggaran Alpalhankam untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto enggan mengonfirmasi kabar yang beredar soal anggaran Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Prabowo menyebut, rencana anggaran untuk pengadaan alutsista masih digodok.

"Rencana ini masih kami godok bersama Bappenas, Kemenkeu, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya," ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 2 Juni 2021.

Berdasarkan draf Perpres yang beredar, Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.760 triliun. Rencana skema pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri.

Dalam penjelasannya, angka sebesar Rp 1,7 kuadriliun itu ditujukan untuk beberapa hal. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, dan untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Dijelaskan pula Renbut itu telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Sedangkan sisanya sebesar USD 104.247.117.280, akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studios (ISESS), Khairul Fahmi menyebut,
jika dibandingkan dengan PDB (produk domestik bruto) Indonesia 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, dengan asumsi PDB Indonesia setiap tahun di angka yang sama dalam 25 tahun ke depan, rencana alokasi Rp 1,7 kuadriliun dari pinjaman luar negeri itu hanya menempati porsi sebesar 0,45 persen PDB.

"Ditambah dengan alokasi anggaran pertahanan sebesar rata-rata 0,78 persen PDB per tahun, maka anggaran pertahanan akan mencapai 1,23 persen PDB yang mendekati target anggaran pertahanan 1,5 persen PDB per tahun," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 30 Mei 2021.

Sementara itu, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menilai anggaran Rp 1,7 kuadriliun terlalu besar. Terlebih, ujar Connie, dalam draf Perpres yang beredar, dana itu merupakan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dan harus habis di 2024. "Pertanyaan saya, dengan anggaran pertahanan sebesar ini, dalam tiga tahun kita mau beli apa?" kata Connie saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.

DEWI NURITA | EGI ADYATAMA

Berita terkait

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

1 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Halalbihalal di PBNU, Gus Yahya: Kehadiran Prabowo-Gibran Ada Konteks Khusus

2 jam lalu

Halalbihalal di PBNU, Gus Yahya: Kehadiran Prabowo-Gibran Ada Konteks Khusus

Ketua PBNU mengatakan kehadiran Prabowo dan Gibran ada konteks khusus.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

2 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

3 jam lalu

PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memastikan, PBNU akan bekerja sama dengan pemerintah Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Tak Ada Penolakan untuk PKS Jika Ingin Gabung Kubu Prabowo

5 jam lalu

Golkar Klaim Tak Ada Penolakan untuk PKS Jika Ingin Gabung Kubu Prabowo

Golkar bilang KIM tidak pernah membahas penolakan terhadap PKS jika ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

6 jam lalu

Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

Prabowo disambut oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Selengkapnya

Gibran Tiba di PBNU, Disambut Yahya Cholil dengan Karpet Merah

6 jam lalu

Gibran Tiba di PBNU, Disambut Yahya Cholil dengan Karpet Merah

Gibran lalu disambut Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra soal Keinginan PKS Dikunjungi Prabowo seperti PKB dan NasDem

7 jam lalu

Respons Gerindra soal Keinginan PKS Dikunjungi Prabowo seperti PKB dan NasDem

Dasco mengatakan Gerindra terbuka untuk melakukan dialog mengenai keinginan PKS bergabung ke kubu Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

7 jam lalu

PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

Dasco juga menyebut, ketidakhadiran Prabowo di acara Halalbihalal PKS tidak dapat dikaitkan dengan sinyal penolakan pada PKS.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini

11 jam lalu

Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini

Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato di acara tersebut.

Baca Selengkapnya