TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Kementerian Pertahanan akan mengusut orang yang membocorkan dokumen rancangan perpres soal pengadaan alutsista.

"Kami menyesali ada pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy," ujar Dahnil lewat keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.

Dalam draf tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024 yang beredar, kebutuhan anggaran alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) 2044 mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun). Rencana skema pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri.

Kemenhan enggan mengonfirmasi anggaran sebesar Rp1,7 kuadriliun tersebut. Namun, Dahnil membenarkan pembiayaan bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Nilainya nanti dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini memiliki tenor yang panjang dan bunga sangat kecil.

Dahnil Anzar menyebut, modernisasi alutsista sangat mendesak. Mengingat, kata dia, 60 persen Alpalhankam sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan. "Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi Alpahankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan Alpalhankam," katanya.

Baca juga: Kemenhan Janji Pinjaman Asing untuk Pengadaan Alutsista Tak Bebani Negara