Terkini Nasional: Moeldoko Bicara TWK, Novel Serahkan Bukti Baru, Mutasi Covid

Reporter

Tempo.co

Kamis, 27 Mei 2021 12:33 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) berjalan keluar gedung usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini di kanal Nasional hari ini Kamis 27 Mei 2021 di antaranya Kepala Staf Presiden Moeldoko bicara soal TWK KPK yang dinilai sudah sesuai arahan Presiden Jokowi. Kemudian, Novel Baswedan dan sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK memberi bukti tambahan ke Komnas HAM soal TWK KPK. Selanjutnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan telah terjadi mutasi lokal Covid-19 atau virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Berikut ringkasannya:

1. Moeldoko Bicara Soal TWK KPK

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah bekerja sesuai arahan terkait dengan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Ia pun membantah dirinya dan kementerian/lembaga itu mengabaikan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo terkait masalah ini.

"Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden, Kementerian dan Lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya. Tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 Mei 2021.

Jokowi sebelumnya menginstruksikan agar TWK tak begitu saja menjadi dasar pemecatan bagi pegawai KPK yang sedang beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun belakangan, KPK memutuskan tetap memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

Advertising
Advertising

Moeldoko mengatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK. Pemerintah memiliki kewenangan tertentu tetapi tidak seluruhnya terhadap proses pembinaan internal di KPK.

"Karena itu, KPK sebagai pengguna dan pengambil keputusan akhir atas status 75 pegawai bertanggung jawab penuh atas semua implikasi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut," kata Moeldoko.

Ia pu mengatakan posisi KSP, Kementerian dan lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden, tetap dalam posisi mendukung pelaksanaan arahan Presiden. Langkah sejauh ini, Moeldoko sebut telah sesuai arahan presiden.

Sebelumnya diketahui 75 pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), yang merupakan syarat pengalihan status ke ASN. Namun tes itu dinilai memiliki banyak kejanggalan dan hanya merupakan kedok bagi pimpinan KPK untuk membuang pegawai-pegawai kritis di KPK.

Presiden Jokowi pun ikut buka suara dan meminta agar TWK tak dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK. Mereka yang tak lulus, didorong Jokowi untuk melaksanakan pendidikan kedinasan tambahan, namun tak dipecat. Namun kemarin, KPK akhirnya tetap memecat 51 dari 75 pegawai KPK tak tak lulus TWK tersebut.

2. Novel Baswedan Dkk Beri Bukti Tambahan ke Komnas HAM Soal TWK KPK

Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan termasuk penyidik senior Novel Baswedan kembali mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Kamis, 27 Mei 2021. Mereka datang untuk memberikan bukti tambahan mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.

"Pertama pemenuhan berkas perkara dan dokumen," kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021. Selain Yudi, pegawai senior Novel Baswedan dan Sujanarko juga ikut hadir dalam pertemuan ini.

Yudi mengatakan dokumen yang diserahkan adalah kesaksian dari pegawai mengenai kejanggalan dalam tes alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara. Kesaksian itu datang dari pegawai yang lulus ataupun yang tidak lulus TWK.

"Kami berharap Komnas HAM bisa lebih cepat menginvestigasi," kata dia.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan sudah mendapatkan informasi dan dokumen penting tentang kejanggalan tes. Komnas, kata dia, juga telah membentuk tim untuk memeriksa tes ini.

Tim tersebut, kata Anam, bertugas untuk mendalami berbagai informasi terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. "Jadi kami memandangnya apapun yang terjadi di KPK adalah kerugian besar kalau kita tidak tangani dengan baik," kata Anam.

3. Wakil Menkes Sebut Sudah Terjadi Mutasi Lokal Covid-19 di Indonesia

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan telah terjadi mutasi lokal Covid-19 atau virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Dante mengatakan varian baru yang muncul di Tanah Air ini berbeda dengan mutasi genomik yang ditemukan di Wuhan.

"Sudah terjadi mutasi lokal di Indonesia untuk virus Covid-19 di Indonesia ini berbeda dengan varian mutasi secara genomik di Wuhan. Ini menunjukkan bahwa variasi ini berubah dan virus ini akan berubah," kata Dante dalam rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 27 Mei 2021.

Dante mengatakan secara endogen virus Corona mengalami mutasi biologis natural. Kata dia, ada variant of interest, variant of concern, dan variant of consequence. Ia mengatakan semua virus ini cerdas biologis sehingga terus bermutasi untuk tetap hidup.

Selain itu, Dante mengatakan varian mutasi Covid-19 yang terjadi di Inggris, India, dan Afrika juga ditemukan di Indonesia. Ia mengatakan Indonesia harus mengantisipasi agar perubahan secara endogen ini tak berpengaruh pada penyebaran kasus. "Sehingga peningkatan kasus itu sebenarnya adalah kombinasi antara mobilisasi penduduk dan perubahan pola varian virus ini secara mutasi," kata Dante.

Dante mengatakan, Kemenkes telah melakukan pemeriksaan mutasi pada kategori varian of concern terhadap 1.744 sampel di seluruh Indonesia. Ia mengatakan setiap daerah sebelumya diwajibkan mengumpulkan 5-10 sampel setiap pekan untuk diperiksa.

Setelah diperiksa, akan dilihat berapa jumlah variant of concern. Dari data tersebut, kata dia, akan dilakukan tracing yang spesifik jika ditemukan variant of concern berupa mutasi dari India, Inggris, dan Afrika Selatan.

"Ternyata dari evaluasi yang kami lakukan ada beberapa mutasi yang sudah terjadi, ada 54 kasus mutasi yang terjadi," kata dia.

Dante melanjutkan, kasus mutasi yang terjadi tersebut dibedakan antara kasus mutasi yang berasal dari luar dan tak ada kontak dari luar. Dari 54 kasus variant of concern, kata dia, 35 di antaranya berasal dari luar Indonesia. Sedangkan 19 di antaranya tidak ada kontak dengan Indonesia.

"Artinya bahwa sudah ada penyebaran kontaminasi lokal di Indonesia untuk variant of concern yang terjadi secara mutasi," kata Dante.

Dante mengatakan mutasi ini terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, baik transmisi lokal maupun impor. Salah satu contohnya terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Menurut dia, ada sebuah kapal Filipina yang berlabuh yang sebelumnya mendarat di India. Dari 20 ABK yang diperiksa, ditemukan 14 kasus mutasi.

Dante menyebut, 14 kasus mutasi itu kemudian menular kepada 31 tenaga kesehatan. Dari keluarga para nakes yang diperiksa ditemukan lagi 12 kasus. "Terus di-tracing lagi ketemu enam. Jadi ada 49 kasus yang tertular dari 14 kasus."

Artinya, kata Dante, laju penularan varian mutasi Covid-19 ini sekitar 3,35 kali lipat. Padahal, definisi kasus tidak menular secara berat ialah jika laju penularannya kurang dari 0,9 atau maksimal 1.

Baca: 51 Pegawai Mau Dipecat, Moeldoko: KPK Pengambil Keputusan dan Penanggungjawabnya

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

7 menit lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

14 menit lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

2 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

3 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

5 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

12 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

13 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

18 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

18 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya