ICW Duga Ada Persekongkolan di Balik Asesmen TWK Pegawai KPK

Reporter

Andita Rahma

Rabu, 26 Mei 2021 19:12 WIB

Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bergerak sendiri dalam menjalankan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai KPK.

"Pimpinan KPK kami yakin tidak bergerak sendiri, ada pola yang terbentuk, ada kerja sama dengan kelompok tertentu," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui konferensi pers daring pada Rabu, 26 Mei 2021.

Kecurigaan Kurnia bukan tanpa alasan. Ia mengatakan usai kejanggalan 75 pegawai tak lulus TWK menjadi ramai diberitakan, banyak aksi penyerangan terhadap mereka yang membela puluhan pegawai tersebut.

Mulai dari ramainya pendengung (buzzer) di media sosial yang menyudutkan kinerja KPK, hingga upaya peretasan terhadap mantan pegawai KPK dan penggiat antikorupsi.

Alhasil, Kurnia meyakini bahwa beragam aksi penyerangan itu bukan kerja pimpinan KPK semata. "Kami yakin ini pasti bukan kerja pimpinan atau spesifik, bukan kerja individu Firli Bahuri semata. Yang pasti ada pola, ada persekongkolan jahat terjadi di balik TWK," kata dia.

Advertising
Advertising

Pelaksanaan TWK yang berujung pada penonaktifan 75 pegawai KPK telah menjadi polemik belakangan ini. Pimpinan KPK dituding menyelundupkan aturan soal TWK itu di Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021. Menurut sejumlah pegawai, aturan itu sebelumnya tidak pernah dibahas pada penyusunan draf aturan.

Terbaru, KPK memutuskan untuk menonaktifkan 51 dari 75 pegawai. Mereka dianggap masuk daftar merah alias sudah tidak bisa dibina lagi.

Keputusan itu bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pegawai yang tak lolos diberi peluang untuk memperbaiki. Di sisi lain, pemecatan terhadap 51 pegawai KPK juga bertentangan dengan pernyataan Firli Bahuri sendiri yang tidak ada niat untuk memecat Novel Baswedan dan kawan-kawan.

"Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat," ucap Ketua KPK Firli Bahuri melalui konferensi pers daring pada Kamis, 20 Mei 2021.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Mau Dipecat, Novel Baswedan: Kami Berupaya hingga Batas Akhir

ANDITA RAHMA | M. ROSSENO AJI

Berita terkait

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

4 jam lalu

Zulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo

Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

5 jam lalu

Terkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan

Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.

Baca Selengkapnya

Cerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat

5 jam lalu

Cerita Zulhas Soal Hubungan Jokowi-Prabowo yang Semakin Dekat

Zulhas menyebut hubungan Jokowi dan Prabowo kini makin dekat dan harmonis.

Baca Selengkapnya

Cerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai

6 jam lalu

Cerita Zulhas Bawa Rombongan Bertemu Jokowi Selama 30 Menit, Makan Bakso hingga Siomai

Zulhas membawa rombongan pengurus partainya bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat, 10 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

7 jam lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Zulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi

8 jam lalu

Zulhas Temui Jokowi di Istana Sore Ini, Bawa Ketua DPW PAN dari 38 Provinsi

Ketum PAN Zulkifli Hasan akan menemui Presiden Jokowi bersama perwakilan DPW PAN dari seluruh provins

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

10 jam lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

14 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

22 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

1 hari lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya