Polri Sebut Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora Berniat Serahkan Diri

Reporter

Andita Rahma

Selasa, 25 Mei 2021 09:03 WIB

Seorang anggota polisi berjaga di sekitar perkampungan warga yang menjadi lokasi penyerangan yang diduga dilakukan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa, 1 Desember 2020. Kebanyakan warga Desa Lembantongoa masih takut beraktivitas di kebun pasca serangan diduga teroris MIT yang menewaskan empat warga transmigrasi di wilayah itu pada Jumat (27/11). ANTARA/Rahman

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menyebut jika ada upaya dari Ali Kalora, pemimpin dari kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), untuk menyerahkan diri.

Namun, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, upaya Ali Kalora tersebut terganjal lantaran mendapat tekanan dari anggota kelompok MIT terkait dengan keamanan keluarganya.

"Ya segala kemungkinan terjadi seperti itu di sana. Ada usaha untuk menyerahkan diri dan sebagainya. Itu tentunya telah didalami oleh anggota TNI dan Polri yang menggelar Operasi Madago Raya," ucap Rusdi saat dikonfirmasi pada Selasa, 25 Mei 2021.

Operasi Madago Raya, yang sebelumnya bernama Tinombala, dibentuk untuk melumpuhkan dan menangkap jaringan teroris MIT yang dipimpin Santoso. Santoso telah tewas setelah baku tembak dengan satuan tugas Tinombala pada 18 Juli 2016. Posisi Santoso kemudian diisi oleh Ali Kalora.

Operasi ini melibatkan gabungan pasukan Polri-TNI untuk meringkus sisa-sisa teroris kelompok Santoso di Poso. Belakangan, Satgas Madago Raya melibatkan Kopassus TNI AD dan Brimob Polri untuk memburu sejumlah teroris tersisa dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora itu.

Advertising
Advertising

Baca juga: Sederet Fakta Dugaan Pembunuhan 4 Petani oleh Kelompok Teroris Ali Kalora

ANDITA RAHMA

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

3 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

14 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya