Khotbah Salat Id, Direktur Amnesty Singgung Soal Wawasan Kebangsaan di KPK

Reporter

M Rosseno Aji

Kamis, 13 Mei 2021 11:33 WIB

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyinggung soal wawasan kebangsaan dan krisis di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam khotbah Salat Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Dia mengatakan perayaan Idul Fitri tahun ini berbeda karena adanya pandemi, krisis kesehatan, ekonomi hingga krisis di KPK dan di Palestina.

"Semuanya sangat mengoyak jiwa-jiwa yang hendak kembali pada kesucian diri,” kata dia yang menyampaikan khotbah secara virtual, pada Kamis, 13 Mei 2021.

Usman mengatakan selama sebulan lamanya manusia diwajibkan berpuasa untuk menahan hawa nafsu. Tetapi, kadang hawa nafsu bukan datang dari sifat yang negatif. Seringkali, kata dia, hawa nafsu datang dari sifat yang seakan positif. “Salah satunya ialah wawasan kebangsaan, cinta tanah air atau nasionalisme yang digunakan untuk mencela yang lain, menguasai dan menyingkirkan yang lain,” ujar dia.

Pria kelahiran 6 Mei 1976 ini mengatakan tidak ada yang salah dengan wawasan kebangsaan. Selama wawasan tersebut didasarkan pada nilai kebajikan dan melawan kekejian. Cinta tanah air, kata dia, juga bisa diekspresikan dengan mengamalkan ajaran agama dalam menunaikan tugas negara melawan korupsi dan kezaliman. Mereka yang melakukannya wajib dilindungi, bukannya dicurigai.

Dia mengatakan ada banyak ayat Al Quran yang menyerukan agar manusia berbuat adil dalam kehidupan sosial, gender, dan alam. Namun, melihat realitas saat ini, Usman banyak mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menegakkan keadilan tersebut.

Advertising
Advertising

“Mengapa pejabat kita berseru Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, tetapi bungkam melihat korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan bahkan pelecehan terhadap perempuan?” kata dia.

“Ditagih karena janji memperkuat lembaga antirasuah sepuluh kali, jawabnya adalah pelabelan talibanisasi, pelemahan institusi, dan penyingkiran orang-orang yang berdedikasi?” tanya dia. Padahal, kata Usman, lembaga dan orang-orang itu berjibaku melawan penyimpangan kekuasaan dan keserakahan orang-orang yang gemar menumpuk harta dan kehormatan di atas kerusakan lingkungan dan penderitaan.

Usman mengatakan wawasan kebangsaan hendaklah berpijak pada nilai esensial seperti keadilan dan menahan nafsu. Dia mengajak masyarakat tidak mencurigai keyakinan seseorang dalam mengamalkan agamanya, baik mereka Islam, Kristen atau agama lainnya. Pun jika bentuk pengalaman ajaran agama itu adalah dengan memberantas korupsi. “Penyingkiran mereka adalah kekeliruan,” ujar Direktur Amnesty.

Baca: Pegawai KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Inisiatif Firli Bahuri

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

10 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

11 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

17 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

19 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya