Istana Disebut Minta Firli Memikirkan Ulang Hasil TWK Pegawai KPK

Reporter

Tempo.co

Senin, 10 Mei 2021 07:32 WIB

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang terkait OTT dugaan korupsi bansos Covid-19 di gedung KPK, Jakarta, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ribu-ribut 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) rupanya menjadi sorotan Istana. Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 8 Mei 2021, tiga pegawai senior di lembaga itu mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua Alexander Marwata sempat mendatangi istana pada awal Mei lalu.

Keduanya berniat menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan hasil tes ribuan pegawai. Namun, mereka hanya bertemu dengan Sekretaris Negara Pratikno.

Sumber ini mengatakan Istana disebut meminta agar Firli memikirkan lagi kebijakan tak meloloskan 75 pegawai ini. Majalah Tempo sudah berusaha mengkonfirmasi pertemuan ini kepada Firli, Alexander, dan Pratikno. Namun, pesan teks tidak dibalas. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak tahu.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini merupakan buntut revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yaitu alih status pegawai menjadi PNS. Tes ini menjadi sorotan. Sebab, banyak pertanyaan tes yang dianggap tidak sesuai dengan pemberantasan korupsi.

Misalnya, seorang pegawai KPK malah ditanya alasan kenapa menyekolahkan anaknya di sekolah islam. Peserta lain malah ditanyai soal kapan menikah dan ada juga soal pesta seks.

Advertising
Advertising

Bagaimana cerita di balik tes wawasan kebangsaan ini? Bagaimana cerita ketua KPK Firli Bahuri menyisipkan syarat tes ini ke dalam peraturan komisi? Simak cerita selengkapnya di Majalah Tempo edisi 8 Maret 2021: Asal-asalan Uji Kebangsaan.

Baca juga: Ketua Wadah Pegawai KPK Cerita Keanehan Tes Wawasan Kebangsaan

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

22 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya