Dewan Pengawas RRI Minta DPR Tinjau Ulang Unsur Calon Dewas

Reporter

Friski Riana

Minggu, 9 Mei 2021 11:14 WIB

Radio Republik Indonesia (RRI). Dok.Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik RRI periode 2016-2021 meminta Komisi I DPR meninjau kembali unsur calon Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021-2026.

"Karena telah terjadi perubahan unsur dari para calon Dewan Pengawas dan hal ini menyimpang dari proses awal saat para calon Dewan Pengawas mendaftar sebagai calon Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021-2026," kata Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Mistam, dalam keterangannya, Sabtu, 8 Mei 2021.

Perubahan unsur calon dewan pengawas itu diketahui setelah Komisi I DPR mengeluarkan pengumuman pada 7 Mei 2021 tentang calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI 2021-2026.

Mistam mengatakan Enderiman Butar Butar dan Yonas Markus Tuhuleruw yang mendaftar dari unsur RRI diubah menjadi unsur pemerintah. Kemudian Mohammad Rohanudin dan Rahadian Gingging yang semula mendaftar dari unsur publik, diubah menjadi unsur RRI. Padahal, Rohanudin dan Rahadian sudah memasuki purna tugas sebagai PNS RRI.

"Karena itu kami memohon kepada Komisi I DPR RI untuk mengkoreksi status unsur calon sesuai dengan yang seharusnya," ujar Mistam.

Advertising
Advertising

Menurut Mistam, pengembalian unsur calon dewan pengawas pada posisi semula merupakan bentuk tanggung jawab moral dan demi keadilan bagi calon dewan pengawas dari unsur RRI.

"Kami berharap proses seleksi Dewas RRI periode 2021-2026 tidak cacat hukum, memiliki kepastian hukum, transparan dan sesuai dengan kaidah dan norma tertib administrasi guna terwujudnya Good Public Governance," kata dia.

Mistam juga memohon kepada Komisi I DPR untuk memperpanjang kesempatan publik memberikan masukan terhadap figur calon Dewan Pengawas RRI demi terwujudnya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Baca juga: Ceramah Buya Hamka Kembali Diputar di RRI Pro 3

FRISKI RIANA

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

8 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

1 hari lalu

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

Aliansi Pendidikan Gratis Riau mencatat, lebih dari 50 calon mahasiswa Unri masuk kelompok UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi orang tua mereka.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Lulus Jadi PNS BMKG

1 hari lalu

Cara dan Syarat Daftar Sekolah Kedinasan STMKG 2024, Lulus Jadi PNS BMKG

Pendaftaran sekolah kedinasan STMKG BMKG tersedia sebanyak 120 formasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya