Pidato Jokowi Singgung Bipang Ambawang, Politikus Golkar: Tak Ada yang Salah

Sabtu, 8 Mei 2021 20:08 WIB

Bipang Ambawang. Facebook/@bipangambawang

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta masyarakat tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal Bipang Ambawang. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi yang mempromosikan babi panggang asal Pontianak, Kalimantan Barat itu.

"Pidato Presiden Jokowi itu tidak ada yang salah. Beliau bicara dalam konteks makanan dalam kaitannnya dengan adanya dua perayaan keagamaan yang hampir bersamaan dimana kita dilarang untuk mudik," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama tersebut, Sabtu, 8 Mei 2021.

Perayaan Idul Fitri 1442 H atau lebaran diperkirakan jatuh pada 13 Mei, yang juga bertepatan perayaan kenaikan Isa Almasih. Seluruh masyarakat, termasuk umat Kristiani pun juga dilarang untuk mudik pada kedua momen perayaan besar keagamaan ini.

Presiden Jokowi meminta masyarakat yang rindu kampung halaman, termasuk kuliner, untuk memesan secara online saja.

"Sebagai Presiden milik semua, Indonesia ini beragam agama dengan kekhasan kuliner-nya masing-masing. Perayaan keagamaan juga dirayakan dengan makanan-makanan khas daerah," ujar Ace.

Advertising
Advertising

Tentu bagi yang muslim, kata Ace, harus makan makanan yang halal. "Namun, bagi agama lain seperti yang merayakan Kenaikan Isa Al-Masih tentu, kita harus menghormati mereka mengonsumi makanan sesuai dengan makanan khas kedaerahannya. Bipang tentu bagi non-muslim di daerah Kalimantan merupakan ciri khas makanan mereka," ujarnya.

Pernyataan Jokowi yang mempromosikan Bipang Ambawang ramai usai diunggah oleh akun Twitter @BossTemlen. Video itu telah di-retweet ribuan kali. Narasi pada caption video tersebut mempertanyakan mengapa Jokowi mempromosikan Bipang Ambawang pada saat Lebaran karena umat Islam tidak boleh makan babi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kemudian mengatakan pernyataan Jokowi dalam video yang viral tersebut tidak diunggah secara utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Pernyataan lengkap Jokowi diunggah di akun YouTube Kementerian Perdagangan pada 5 Mei 2021. Video bertajuk '05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia' itu berisi acara peringatan bangga dengan produk lokal.

Jokowi berbicara dalam konteks mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan juga membeli produk lokal, termasuk kuliner Nusantara.

"Jadi sekali lagi, kuliner khas daerah yang disebut Bapak Presiden dalam video tersebut adalah untuk mempromosikan kuliner Nusantara yang memang sangat beragam, tentu kuliner tersebut dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat yang beragam pula," ujar Lutfi lewat keterangan video, Sabtu, 8 Mei 2021.

Ia menyebut, Kemendag selaku penanggungjawab acara tersebut meminta maaf jika pernyataan Presiden Jokowi yang menyinggung bipang Ambawang itu malah menyebabkan kehebohan. "Kami memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan bapak presiden, kami memohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga dengan produk dalam negeri termasuk kuliner khas daerah, serta menghargai keberagaman bangsa kita," ujar dia.

Baca juga: Kata Mendag Soal Pidato Jokowi yang Singgung Bipang Ambawang

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

15 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

20 menit lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

5 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

5 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

6 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

6 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

13 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

14 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

14 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya