Bupati Kukar: Regulasi BUMDes Tingkatkan Ekonomi Desa
Minggu, 2 Mei 2021 15:09 WIB
INFO NASIONAL - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Payang Sejahtera di Desa Sungai Payang, Kabupaten Kutai Kartanegara
(kukar), Sabtu. 5 Mei 2021.
BUMDes Payang sejahtera berhasil memiliki pendapatan di atas rata-rata dan setara BUMDes beromzet besar level nasional dengan omzet tahun 2020 sebesar Rp 7,8 miliar dengan unit usaha jasa pengangkutan Tandan Buah Sawit (TBS), jasa pengangkutan CPO, usaha katering karyawan dan berbagai usaha lainnya.
"Kita akan terus berupaya agar BUMDes menjadi pemicu ekonomi desa. Apalagi status BUMDes yang sudah berbadan hukum," kata Abdul Halim Iskandar.
Dengan status berbadan hukum, kata Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus menteri, jelas bahwa diberbagai regulasi, BUMDes setara dengan BUMN untuk nasional dan BUMD untuk daerah.
"Cuma levelnya saja di desa. Misalnya bicara pemanfaatan pengolahan sumber air itu untuk nasional BUMN, untuk daerah BUMD, untuk desa bumdes. Jadi, BUMDes bisa mengolah sumber daya air yang ada di desa dan keberadaan BUMDes sangat kuat dalam sisi hukum," katanya.
"BUMDes ini, tentunya saya yakin akan terjadi percepatan dalam upaya peningkatan ekonomi di desa," katanya.
Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah yang turut mendampingi Gus Halim mengatakan, terobosan yang dilakukan oleh Gus Halim terkait BUMDes yang sudah berstatus badan hukum bermanfaat bagi masyarakat setempat.
"Terobosan luar biasa dilakukan pak menteri, BUMDes ini sudah diberikan regulasi tersendiri terkait keberadaan status badan hukum, ini sudah jelas telah memberikan manfaat kepada masyarakat kukar," katanya.
Edi mengatakan hingga saat ini sudah terbentuk 188 BUMDes di Kutai Kartanegara. Keberadaan BUMDes menurutnya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.
"Kami berkomitmen, keberadaan BUMDes ini terus kami dorong, terus kami fasilitasi. Kami juga mempersiapkan kebijakan bagi desa-desa yang memang berkinerja baik khususnya dalam mengelola BUMDes, maka akan ada intensif melalui bantuan kewenangan khusus ke desa," ujarnya. (*)
