Ratas Bersama Jokowi, Menhan Prabowo Bahas Roadmap Modernisasi Alutsista

Reporter

Egi Adyatama

Kamis, 29 April 2021 11:31 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis 9 Juli 2020. Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rabu, 29 April 2021 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Rapat yang digelar secara tertutup itu dikabarkan membahas tentang peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Salah satunya tentang roadmap modernisasi alutsista," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dikonfirmasi Kamis, 29 April 2021.

Prabowo baru-baru ini menegaskan kembali pentingnya peremajaan alutsista nasional. Terlebih pasca tenggelamnya KRI Nanggala-402 di Perairan Utara Bali, pada pekan lalu. KRI Nanggala merupakan kapal selam buatan Jerman yang diproduksi pada 1977 silam.

Dalam konferensi pers bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tentang pengumuman hilangnya KRI Nanggala pada Kamis, 22 April 2021, Prabowo menyebut modernisasi alutsista di tiga matra TNI harus segera dilakukan.

"Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat," kata Prabowo.

Advertising
Advertising

Eks Danjen Kopassus itu mengatakan selama ini Presiden Jokowi telah memerintahkan dia dan jajaran pimpinan TNI lain untuk menyusun rencana induk untuk Pertahanan Indonesia untuk 25 tahun ke depan.

"Intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien," kata Prabowo.

Tanpa tedeng aling-aling, Prabowo Subianto mengatakan masterplan ini segera selesai dalam jangka waktu 2-3 minggu lagi. Draf itu, kata dia, nantinya diserahkan kepada Jokowi untuk dilihat kembali.

Baca juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, Koalisi Sipil Desak Audit Independen Alutsista

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

16 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

21 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya