KKP, Pertamina dan Pemda Bahas Solusi Tumpahan Minyak di Karawang

Senin, 26 April 2021 16:07 WIB

INFO NASIONAL - Pasca-kebocoran pipa minyak yang berimbas pada kotornya perairan Karawang, Jawa Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas tindak-lanjut penangangan.

Pertemuan dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Tb. Haeru Rahayu di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta Pusat pada Senin 26 April 2021. "Kami duduk bersama untuk mengentaskan persoalan di lapangan, dan bagaimana supaya kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," ujar Tebe.

Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menaruh perhatian serius pada kejadian tersebut sebab tumpahan minyak bila terus meluas bisa mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu aktivitas nelayan maupun pembudidaya di area terdampak.

Disamping itu, banyak surat masuk dari kelompok masyarakat maupun asosiasi yang meminta KKP segera melakukan tindakan. Sebab tumpahan minyak di laut, khususnya di wilayah perairan Banten juga pernah terjadi dua tahun silam.

Meski kebocoran pipa saat ini sudah teratasi, Tebe meminta Pertamina untuk meningkatkan pemeliharan peralatan sehingga peristiwa serupa tidak terulang di lain hari. Kemudian pemulihan lingkungan pasca-kejadian serta kompensasi bagi masyarakat terdampak juga dimintanya untuk segera diproses.

Advertising
Advertising

Untuk pemulihan lingkungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, Tebe meminta Pertamina melibatkan pemerintah daerah serta kelompok masyarakat. Agar upaya yang dilakukan tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik di kemudian hari.

"Libatkan semua pihak yang terkait, khusus untuk yang 2019 maupun yang saat ini. Kemudian untuk yang baru saja terjadi, kami minta matangkan kembali matriks schedule penyelesaiannya. Libatkan semuanya, tuntas dari hulu ke hilir," kata Tebe.

Sementara itu, pihak Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) memastikan telah memperbaiki titik kebocoran yang terjadi pada pipa 16" MMF - Central Plant. Lokasi kebocoran terdeteksi pada Minggu 18 April 2021 dan langsung dilakukan perbaikan saat itu juga.

Sedangkan untuk pembersihan tumpahan minyak di laut masih dilakukan hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan. Sementara alat yang dipakai di antaranya 142 kapal termasuk di antaranya kapal-kapal nelayan, empat skimmer dan 600 moveable oil boom.

"Ada 1.206 pekerja yang terlibat yang terdiri dari pekerja offshore response, nelayan, dan masyarakat pesisir," ujar Corporate Secretary PT. Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi.(*)

Berita terkait

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

3 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

4 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

5 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

19 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

22 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

28 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

30 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

30 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.

Baca Selengkapnya

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

33 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.

Baca Selengkapnya

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

37 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.

Baca Selengkapnya