Menteri Trenggono: Natuna Potensial Jadi KEK Kelautan

Kamis, 22 April 2021 16:56 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat di Natuna, Kamis (22/4/2021).

INFO NASIONAL - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai wilayah Kepulauan Natuna sangat potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan. Sebab selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, Natuna terdapat infrastruktur penunjang yakni Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Selat Lampa.

"Saya sedang berpikir kawasan ini bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan. Saya kira ini penting karena saat ini orientasi (pengembangannya) ke laut," ujar Menteri Trenggono di Natuna, Kamis 22 April 2021.

Menurutnya, Natuna berpotensi besar di subsektor perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya yang menunjang sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk budidaya misalnya, ada ikan napoleon dan kerapu yang nilai ekonominya begitu tinggi. Apalagi pemasarannya merambah pasar ekspor , pembeli datang langsung ke keramba-keramba pembudidaya.

Menteri Trenggono optimistis, kawasan ekonomi khusus bisa mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan di Natuna. Sebab bidang-bidang yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nantinya terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pasar.

Dengan adanya kawasan ekonomi khusus pula, usaha budidaya masyarakat juga semakin berkembang begitupun dengan aktivitas ekonomi di SKPT Natuna ikut menggeliat. "Rencana ini akan saya sampaikan dulu ke pusat untuk dibahas lebih lanjut," katanya.

Advertising
Advertising

Meski mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, Menteri Trenggono tetap memegang prinsip ekonomi biru. Dia ingin keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga disamping upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu caranya menggenjot produktivitas budidaya berkelanjutan agar pasar tidak lagi bertumpu pada komoditas perikanan tangkap. "Ke depannya budidaya yang kita tingkatkan produktivitasnya, dan penangkapan di laut pelan-pelan kita kurangi. Ini supaya ekosistem kita terjaga," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya di Natuna, Menteri Trenggono meninjau sejumlah fasilitas di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna di Selat Lampa. Dia juga berdialog dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mendapat bantuan pinjaman modal dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Disamping bantuan pinjaman modal, dia meminta jajarannya di LPMUKP untuk memberikan bimbingan usaha kepada penerima bantuan. Diantaranya menyusun perencanaan pengembangan usaha dan pencatatan keuangan.(*)

Berita terkait

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

3 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

4 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

5 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

19 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

22 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

28 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

30 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

30 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.

Baca Selengkapnya

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

33 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.

Baca Selengkapnya

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

37 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.

Baca Selengkapnya