TEMPO.CO, Jakarta - Berita tentang hilangnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia di kanal Nasional menempati peringkat teratas. Selain itu, ada juga tentang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang senang bila ada pihak yang meremehkan dirinya. Simak rangkuman dua berita tersebut.

Pancasila dan Bahasa Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengajukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan karena tidak menyebut Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. PP yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 30 Maret 2021 itu menimbulkan polemik karena tidak mencantumkan 2 mata kuliah itu sebagai wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut, sebetulnya Pancasila dan Bahasa Indonesia selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Sebab, PP 57/2021 disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang sudah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib.

Namun memang PP turunan UU ini tidak mencantumkan dua mata kuliah itu secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan tinggi. "Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," ujar Nadiem lewat keterangan tertulis, Jumat, 16 April 2021.

Pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai," ujar Nadiem Makarim.

<!--more-->

Ketum Demokrat AHY

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku senang jika ada yang memandangnya sebelah mata. "Saya termasuk orang yang senang kalau di-underestimate di awal, untuk saya bisa membuktikan bahwa saya punya nilai lebih dari yang mereka pikir. Termasuk di kasus (upaya pengambilalihan partai) ini," kata Agus saat berkunjung ke kantor Tempo pada Kamis, 15 April 2021.

Agus mengatakan, ia dan Demokrat telah menghadapi masalah yang menimpa partai. Ia mengatakan cara melewatinya adalah kepemimpinan, ketegasan, dan keberanian. Dia menyebut pembuktian itu menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai lebih dalam politik.

Agus sadar banyak yang memandang remeh dirinya. Sebab, ia tergolong masih baru di dunia politik. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bahkan belum genap satu tahun menjadi ketua umum. Apalagi, ia meninggalkan TNI dengan pangkat mayor.

Agus mengatakan tak relevan membawa-bawa pangkat dan jabatan masa lalu seseorang di militer ke kancah politik. Pendapat ini diungkapkan AHY saat ditanya ihwal anggapan politik mayor versus jenderal antara dirinya dan Moeldoko.

Politik mayor versus jenderal ini sempat berkembang di awal mencuatnya isu upaya pengambilalihan Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko. Purnawirawan jenderal bintang empat yang juga mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu dianggap hendak mengkudeta Agus, juniornya di militer yang pensiun dengan pangkat mayor.

"Tidak relevan saat bicara pangkat mayor melawan jenderal. Yang ada justru menjadi malu ketika seorang jenderal seolah dikalahkan oleh mayor. Dalam politik tidak ada itu," ujar AHY.

Baca juga: Demokrat di Luar Pemerintahan, AHY: Tak Buruk, Justru Ini Sehat untuk Demokrasi

DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI