Isu Reshuffle, Para Syndicate: Nadiem Lebih Cocok Jadi Menkop dan UKM

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 16 April 2021 21:08 WIB

(Dari kiri) Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, pengamat politik Ari Nurcahyo, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, peneliti LIPI Syamsuddin Haris, dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johny G. Plate dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi, akan diikuti dengan reshuffle kabinet. Sejumlah menteri ditengarai akan digeser, salah satu yang diprediksi adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.

Ari menilai, Nadiem akan tetap dipertahankan di Kabinet Indonesia Maju. Sebab, jika melihat histori, Nadiem bukan dari partai atau ormas alias murni pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Posisi Nadiem dinilai cukup kuat untuk tetap dipertahankan. Namun, Ari menilai Nadiem belum cukup mumpuni jika harus menjalankan beban kerja yang bertambah pasca penggabungan dua kementerian.

"Bisa saja beliau di rotasi. Dengan latar belakang beliau di Gojek, cocok menjadi Menteri UKM. Dia bisa mengembangkan digitalisasi UMKM, menaikkan kelas UMKM seperti keinginan Presiden Jokowi," ujar Ari dalam diskusi daring, Jumat, 16 April 2021.

Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, yang saat ini menjabat, diprediksi bisa digeser ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Cocok dengan latar belakang beliau dari LSM juga," ujarnya.

Jika melihat akomodasi dari perspektif ormas, Ari memprediksi pos Kemendikbud-Ristek akan diisi tokoh dari Muhammadiyah. "Pos Menteri Agama kan sudah diisi NU, maka Kemendikbud bisa saja diisi Muhammadiyah. Tapi semua tentu tergantung presiden," ujarnya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut belum ada komunikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal kabinet. "Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan PP. Muhammadiyah. Kami wait and see saja," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat, 16 April 2021.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menyebut
organisasinya menghormati hak prerogatif presiden. Namun jika diminta, ujar Anwar, banyak kader Muhammadiyah yang dinilai mumpuni untuk mengisi pos tersebut. "Kalau yang namanya kader di Muhammadiyah itu banyak sekali Profesor dan Doktor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, yang sudah terinventarisir sudah mendekati 500 orang," ujarnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Jokowi akan melantik dua menteri barunya pada pekan ini atau paling lama pekan depan.

"Kalau bukan pekan ini, pekan depan. Karakter kepemimpinan Pak Jokowi itu tidak suka menunda-nunda, tidak suka memperlambat, selalu mengambil keputusan cepat dan tepat," ujar Ngabalin saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 April 2021.

Ia belum bisa memastikan apakah peleburan dan pembentukan kementerian baru ini akan diikuti reshuffle kabinet. "Bahwa momentum ini akan diikuti geser sana sini, itu belum tahu, karena menjadi hak prerogatif presiden Jokowi," ujar Ngabalin.

DEWI NURITA

Baca: Isu Inisial M Bakal Kena Reshuffle, Johnny G. Plate: Jangan Berspekulasi

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

1 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

4 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

7 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

7 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

7 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

11 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

11 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

12 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

16 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya