INFO NASIONAL - Rapat lanjutan pembahasan operasional penambangan lepas pantai oleh PT Timah bersama kelompok nelayan di Kantor PT Timah Tbk, Kamis 15 April 021) berlanjut dengan nelayan Kabupaten Bangka Selatan dan nelayan Kabupaten Bangka Barat.

Sebelumnya, nelayan Matras dan Tanjung Kelabat, Kabupaten Bangka menolak kehadiran Kapal Isap Produksi (KIP). Pertemuan lanjutan dengan nelayan Tanjung Ketapang serta Batu Perahu Kabupaten Bangka Selatan, menuntut hal serupa ditambah dengan penghentian pengoperasian Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayahnya.

Abdullah, salah satu perwakilan nelayan mengatakan, banyak nelayan dirugikan terkait aktivitas tersebut yang berdampak mengurangi hasil tangkapan. "Di samping itu, penghentian aktivitas tersebut agar tidak menimbulkan konflik sosial di daerahnya antara nelayan dan para penambang," ujarnya.

Sementara Presiden Mahasiswa Babel, Yusuf Saputra berharap ada kebijakan baru meskipun IUP sudah terbit hingga 2025, karena masyarakat ssepakat menolak aktivitas KIP. Beroperasinya KIP sangat berpengaruh kepada hasil tangkapan nelayan tradisional. "Selain itu, jangan intimidasi nelayan dari pihak manapun terkait penolakan mereka terhadap KIP," katanya

Menurut Yusuf, walaupun Babel dikaruniai timah, akan tetapi harus melihat dari sisi lain akibat penambangannya, seperti efek sosial, kelautan, pariwisata yang hancur.

Pertemuan dengan PT Timah dilanjutkan dengan nelayan Belo Laut yang resah dengan kabar yang menyebutkan Ponton Isap Produksi (PIP) milik PT Timah akan masuk ke wilayahnya. Perwakilan nelayan, Alfian menolak keras kehadiran PIP di kawasan Belo Laut yang pengoperasian 1 mil di pinggir pantai.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasi Produksi (Dirops) PT Timah, Agung Pratama menjelaskan pengoperasian PIP akan melalui rangkaian mekanisme di antaranya Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dan pemberitahuan. Hingga kini pihaknya tidak pernah mewacanakan hal itu. "Kabar PIP yang masuk ke Batu Perahu dan Belo Laut, sampai sejauh ini belum ada," ujarnya,

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman selaku fasilitator menekankan agar kegiatan PT Timah tidak merugikan masyarakat. Terkait misskomunikasi ini, gubernur menyarankan PT Timah untuk sering mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aktivitasnya."Saya sarankan kepada PT Timah untuk menambah direksi yang khusus mengadakan komunikasi dengan masyarakat," katanya.

Gubernur Erzaldi juga menginformasikan kepada PT Timah bahwa Pemprov Babel sedang memfokuskan sektor pertanian dengan investasi yang besar di kawasan Desa Rias, Bangka Selatan. Dia meminta atensi khusus dari PT Timah bila ada penambangan di wilayah tersebut. "Perjuangan nelayan yang terganggu karena aktivitas pertambangan ini sudah didengar PT Timah, saya yakin PT Timah akan mengakomodir keinginan para nelayan," ujarnya

Gubernur Babel juga menjelaskan dia tidak dapat membatalkan IUP. Karenanya, jika masyarakat berkeberatan terkait aktivitas penambangan untuk mengirimkan surat penolakan, yang menjadi dasar untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Babel, Kapolda Babel, Kajati Babel, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Danrem 045/Gaya, serta perwakilan nelayan, Kabupaten Bangka, Bangka Barat dan Bangka Selatan.(*)