TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah menyerukan desakan muktamar luar biasa. Mereka beralasan telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Bali 2019 sehingga perlu adanya evaluasi lewat MLB.

Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya mengatakan, pelanggaran AD/ART itu contohnya dalam pelaksanaan musyawarah cabang dan musyawarah wilayah. Dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu, kata dia, tak ada proses penjaringan dari bawah.

"Pelaksanaannya tidak memenuhi AD/ART, maka diperlukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan AD/ART tersebut. Forumnya muktamar luar biasa," kata Haris kepada Tempo, Selasa malam, 13 April 2021.

Haris mengatakan mekanisme pemilihan ketua DPC dan ketua DPW mestinya melalui penjaringan dari bawah. Calon ketua DPC, kata dia, seharusnya diusulkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang, lalu diusulkan kepada DPW. Namun dia menyebut mekanisme ini tak dilalui. Begitu pula dalam pemilihan ketua DPW.

"(Harusnya) ada penjaringan yang diusulkan oleh DPC-DPC baru ada penetapan pengurus DPW oleh DPP. Tiba-tiba ditunjuk aja oleh DPP," ujar Haris.

Haris mengatakan hal tersebut telah melanggar hasil Muktamar Bali 2019. Sehingga, dia berpandangan perlu ada evaluasi atas pelanggaran AD/ART itu, termasuk evaluasi kinerja kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pasca-muktamar 2019.

Haris tak menampik adanya aspirasi untuk mengganti Muhaimin Iskandar dengan ketua umum baru. Namun dia belum merinci saat ditanya ihwal sosok yang kira-kira berpotensi menggantikan Muhaimin.

"Soal sosok pengganti Cak Imin tentu harus melalui konsultasi dengan para sepuh Nahdlatul Ulama," ujar Haris.

Desakan MLB juga disampaikan mantan Ketua DPC PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru. Dia juga mengeluhkan mekanisme pemilihan ketua DPC dan ketua DPW yang ditunjuk langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat PKB.

"Itu sangat tidak sesuai dengan kitah PKB saat didirikan, menghilangkan demokrasi dalam pemilihan ketua DPC dan DPW," ujar Andi Mappatunru secara terpisah.

Selanjutnya: Diklaim ada dukungan 10 DPW dan 113 DPC...
<!--more-->

Mappatunru bercerita, ia awalnya ingin mengajukan gugatan ke mahkamah partai lantaran dipecat secara sepihak oleh Ketua DPW Sulawesi Selatan Azhar Arsyad. Padahal, jabatannya sebagai ketua DPC sedianya baru berakhir 2022.

Saat akan menggugat ke mahkamah partai, ia mendengar adanya riak-riak dari kader di daerah lain yang menyuarakan MLB. Mappatunru lantas bergabung ikut mendesak muktamar luar biasa tersebut.

Menurut dia, lebih setengah dari 24 DPC di Sulawesi Selatan akan turut mendukung muktamar luar biasa. Adapun secara nasional, dia mengklaim, ada dukungan dari 10 DPW dan 113 DPC. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jeneponto ini juga mengaku sudah berkomunikasi dengan pengurus pusat PKB, tetapi enggan membeberkan namanya.

Meski begitu, Mappatunru mengatakan aspirasi muktamar luar biasa hanya untuk meluruskan AD/ART. Dia mengatakan forum itu bukan untuk mengganti Muhaimin dari posisi ketua umum.

"Tuntutannya bukan untuk mengganti Muhaimin tapi meluruskan partai, AD ART dikembalikan sebelum tahun 2019," ucap dia.

Ketua DPP PKB Daniel Johan belum merespons konfirmasi Tempo ihwal adanya desakan muktamar luar biasa tersebut. Adapun Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menilai desakan muktamar luar biasa itu hanya mengikuti polemik kongres luar biasa yang terjadi di Partai Demokrat belum lama ini. "Itu kan ketularan Demokrat," kata Halim pada Jumat lalu, 9 April 2021. Ihwal alasan munculnya desakan itu, Halim menilai wajar saja dan tak masalah jika partai melakukan penggantian ketua DPC.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Kader PKB: MLB Bukan Karena Konflik dengan Cak Imin, Tapi...