TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan sejumlah wali kota telah memperlihatkan gerak maju kepemimpinan toleransi. "Mengemuka semangat pemerintah kota untuk memperbaiki potret buram intoleransi, melalui inisiatif dan arah kebijakan kota-kota yang kondusif bagi pemajuan toleransi," kata Halili dalam keterangannya, Selasa, 13 April 2021.

Halili menyebutkan Wali Kota Bogor Bima Arya secara eksplisit ingin mengembalikan Bogor sesuai sejarahnya, yakni kota toleran. Beberapa cara yang dilakukan Bima Arya antara lain mendorong dan menjamin pelaksanaan pelbagai kegiatan, mulai dari perayaan Cap Gomeh, Natal, dan perayaan-perayaan lainnya.

Dalam konteks kasus GKI Yasmin, kata Halili, Bima Arya menyatakan sudah memiliki titik terang dan ditargetkan selesai pada 2021. Dalam beberapa kesempatan, Bima Arya pernah berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut pada akhir 2019 kemudian janji yang sama paling lambat medio 2020. "Janji penyelesaian kasus GKI Yasmin ini perlu untuk terus dikawal," katanya.

Kepala daerah lainnya, Halili menyebut nama Wali Kota Malang Sutiaji yang melakukan penguatan program deradikalisasi agar bibit-bibit yang mengarah kepada radikalisme dan ekstremisme dapat dicegah dan diminimalisir.

Wali Kota Malang juga ingin mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat dan gender. "Menariknya, inisiatif-inisiatif yang dilakukan Wali Kota Malang tersebut tetap dengan menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat dari masyarakatnya, sehingga tidak dilakukan dengan cara-cara yang represif," ujar Halili.

Menurut Halili, tekad serupa juga disampaikan Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto. Pasca kasus bom bunuh di Gereja Katedral Makassar, Ramdhan menggerakkan kewaspadaan dini masyarakat dengan memobilisasi organ-organ yang ada namun belum optimal, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Kemudian Wali Kota Salatiga Yuliyanto juga menegaskan insiatif dan agenda pemajuan toleransi perlu disebarluaskan dan ditularkan ke seluruh unit pemerintahan di Indonesia. Yang paling pokok adalah level kepemimpinan.

"Praktik dan pemajuan toleransi membutuhkan political will dan kepemimpinan yang kuat. Salatiga sudah membuktikan, paling tidak dengan pencapaian sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi menurut Indeks Kota Toleran tahun 2020," kata Halili.

Baca juga: Jokowi Sebut Toleransi Penting dalam Moderasi Beragama