Kemendagri Ajak Gelorakan Pengembangan Karakter Pancasila

Jumat, 9 April 2021 15:42 WIB

Virtual Expo, Talkshow, Workshop, Pentas Seni dan Budaya bertema "NASIONAL IS ME: Indonesia Pasti Bisa - Penanaman dan Pengembangan Karakter Penerus Bangsa Berasaskan Pancasila,” di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Jumat (9/4/2021).

INFO NASIONAL - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengajak semua pihak untuk menggelorakan penanaman dan pengembangan karakter berasaskan Pancasila.

Hal itu disampaikannya dalam Virtual Expo, Talkshow, Workshop, Pentas Seni dan Budaya dengan Tema "NASIONALISME: Indonesia Pasti Bisa - Penanaman dan Pengembangan Karakter Penerus Bangsa Berasaskan Pancasila,” di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Jumat 9 April 2021.

“Jadi kita sebenarnya ingin kembali mengetuk seluruh hati manusia yang ada di Indonesia, 'Hey kita punya ideologi yang namanya Pancasila,' hanya inilah yang memperkuat, mempererat dan menyatukan kita. Kalau kita meninggalkan itu, ancaman untuk keretakan bangsa ini mungkin saja akan terjadi, maka ini terus menerus harus digelorakan,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, karakter dan wawasan kebangsaan yang berasaskan Pancasila perlu ditumbuhkembangkan di tengah arus globalisasi. Pertarungan ideologi, dan pesatnya arus ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diimbangi dengan semangat merawat karakter dan jati diri bangsa.

“Negara ini tetap harus memiliki karakter, ciri, sifat yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karenanya, disebut bangsa Indonesia yang bertauladan, Indonesia yang mandiri dan berkarakter, itulah bedanya negara kita dengan negara-negara lain,” bebernya.

Advertising
Advertising

Karakter berasaskan Pancasila sebagai pembeda dan jati diri bangsa, harus tumbuh dari gerakan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah dinilainya perlu hadir sebagai fasilitator dalam gerakan positif yang tumbuh dari masyarakat, berupa pembinaan ideologi Pancasila. “Kita terus menerus, setiap saat dan setiap waktu, gerakan di seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Falsafah negara, Pancasila, menjadi pedoman hidup bagi setiap insan yang hidup di Bumi Pertiwi. Hadirnya Pancasila, juga dimaknai sebagai landasan negara yang dipedomani setiap masyarakat. Sebuah ideologi pemersatu bangsa yang multikultural, dengan beragam latar belakang budaya, agama, hingga profesi.

“Beragam pekerjaan, bolehlah latar belakang berbeda, (tapi) Pancasila mempersatuakan kita, ini yang membedakan manusia yang hidup di negara ini dengan negara lain,” katanya.

Bahtiar juga menutup sambutannya dengan sebuah pantun

“Kapal berlayar di kala senja

Membawa perak serta suasana

Tanamkan nilai-nilai Pancasila

Sebagai benteng pertanahan bangsa.”

Acara yang diselengarakan secara luring terbatas dengan penerapan protokol kesehatan itu, juga dilaksanakan secara daring, dan disiarkan melalui live streaming melalui akun Youtube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum https://youtube.com/channel/UCaxBgTy1k4L5SHf3G5NYnNw.

Acara ini juga turut dihadiri perwakilan Accor Jakarta Helmy, perwakilan Siberkreasi Yosi Mokalu, Ketua Umum Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth, dan Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Pol & PUM Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan.

Berikutnya Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan (Deputi V) Kemenko PMK, Nyoman Shuida, Alissa Wahid, perwakilan Yayasan Bentang Merah Putih, Dedi Junaidi, perwakilan Daksa Adi Data Putra Negara Suryadi, dan perwakilan dari Aku Pintar Indonesia, Widjaja. (*)

Berita terkait

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

7 menit lalu

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

Kemendagri mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan, terutama di lingkungan Pemda.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

10 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

10 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

17 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

27 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

38 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

38 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

39 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya