Puan Maharani Minta Kebijakan Larangan Mudik Adil dan Konsisten

Reporter

Antara

Kamis, 8 April 2021 16:22 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berpidato dalam rapat paripurna ke-8 pembukaan Masa Sidang II Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten dan adil terhadap kebijakan larangan mudik pada Lebaran 2021. "Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan suatu keharusan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan," ujar Puan, Kamis, 8 April 2021.

Politikus PDIP itu menilai tidak mudah menekan penyebaran Covid-19 sambil bersamaan menjaga geliat perekonomian. "Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, juga mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah," katanya.
Menurut dia, masyarakat masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka, meski tetap ada pembatasan. Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan larangan mudik, ibadah pada bulan puasa, dan tempat wisata.
"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya dan sumber daya manusianya supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten," tutur Puan.

Ia menuturkan jangan sampai masyarakat yang tidak mudik dan patuh aturan justru kecewa karena orang lain melanggar tetapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya.
Selain itu, Puan menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan efektif agar masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.
"Mari kita wawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman demi kebaikan kita bersama," kata Puan Maharani ihwal kebijakan larangan mudik Lebaran.

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

3 jam lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

8 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

9 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

9 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

15 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

15 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

18 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya