TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan evaluasi terhadap 16 provinsi yang sudah mulai melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM terbatas) atau sekolah tatap muka pada tahun ini.

Dari evaluasi tersebut, ditemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi, seperti tidak melaksanakan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) secara disiplin.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan banyak guru dan siswa yang tidak memakai masker. "Adapun memakai masker, tetapi hanya dipakai di dagu saja. Kemudian tidak adanya jaga jarak. Menurut guru lantaran murid kangen-kangenan," ucap dia melalui keterangan tertulis pada Rabu, 7 April 2021.

Pun di luar kelas, siswa dan guru kerap ditemukan berkerumun atau nongkrong. Padahal, hingga saat ini, vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik lainnya, belum merata dan belum mencapai target. Ditambah, banyak sekolah yang hanya memiliki satu thermogun. Akibatnya justru menimbulkan antrean panjang.

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah orang tua atau pengantar siswa yang menunggu di sekolah. "Mereka beralasan menunggu, sebab durasi belajar anaknya hanya sampai dua jam saja, jadi kalau harus pulang ke rumah akan memakan waktu lama," kata Iman.

Namun, atas ditemukannya sejumlah pelanggaran, P2G menilai tak ada sanksi tegas dari Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas atau Satgas Covid-19 daerah.

P2G lantas mengeluarkan lima rekomendasi. Pertama, Pemda harus membentuk Satgas Khusus PTM Sekolah yang melibatkan unsur kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan.

"Tugasnya mengawasi dan memantau mobilitas siswa dan guru sepulang sekolah supaya betul-betul taat prokes," kata Iman.

Rekomendasi kedua adalah Pemda menindak tegas sekolah dan guru yang melanggar prokes. P2G meminta Dinas Pendidikan memaksimalkan peran Satgas Khusus tersebut serta pengawas sekolah untuk melakukan inspeksi mendadak dan mengevaluasi kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan prokes.

"Tidak ada toleransi sedikitpun atas pelanggaran. Sebab sekolah dan guru adalah entitas edukatif yang berfungsi mendidik dan menjadi teladan publik," ucap Iman.

Selanjutnya, P2G mendesak Pemerintah Daerah mengakselerasi proses vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan. Lalu, meminta Dinas Pendidikan setempat memberikan bekal pelatihan metode cyber pedagogy dan blended learning kepada para guru.

Menurut Imam, guru harus terus dibekali kompetensi melaksanakan pembelajaran ganda, memadukan yang konvensional dengan digital di waktu yang bersamaan.

"Terakhir, P2G meminta sekolah jujur dan terbuka. Jangan karena lantas sekolah melaksanakan uji coba PTM, padahal sarana pendukung prokes dan daftar periksa belum dipenuhi," kata Iman menanggapi pelaksanaan sekolah tatap muka.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka, Hanya 30 Persen Siswa Diizinkan oleh Orang Tua

ANDITA RAHMA