TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat mendorong hak angket. TP3 berpendapat kematian enam laskar termasuk kategori pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa seperti yang disimpulkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Kami meminta DPR untuk mengusung hak angket terhadap pemerintah, terutama agar Komnas HAM melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat atas pembunuhan enam laskar FPI," kata Marwan Batubara membacarakan pernyataan sikap TP3 di ruang rapat Fraksi PKS DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021.

TP3 juga menyampaikan keluhan atas hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kematian enam laskar FPI. Mereka menilai laporan yang dirilis 8 Januari lalu itu bukan hasil penyelidikan, melainkan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM.

Menurut TP3, Komnas HAM semestinya melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Maka dari itu, TP3 meminta pemerintah dan DPR mengabaikan hasil pelaksanaan dan pengkajian pemantauan Laporan Komnas HAM yang sebelumnya diakui sebagai Laporan Penyelidikan atas peristiwa pembunuhan enam laskar FPI.

"Kami meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal laskar FPI sesuai perintah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Marwan.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan akan berkirim surat ke Komnas HAM untuk menyampaikan masukan-masukan yang diterima dari berbagai elemen masyarakat. Di sisi lain, ia juga menyarankan TP3 Laskar FPI mendatangi fraksi-fraksi lain di DPR. "Kami berharap Bapak-bapak juga bisa berkunjung ke fraksi-fraksi lain agar sembilan fraksi ini mendengar semua yang Bapak-bapak miliki dari temuan TP3," ujar Jazuli.

Baca juga: Ini Profil Polisi Terlapor di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI yang Meninggal