INFO NASIONAL - Di masa pandemi, anggaran menjadi luwes untuk dilakukan refocusing. Untuk itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan pemerintah daerah agar waspada dan melakukan perencanaan keuangan dan pembangunan dengan matang dan efisien. Selain itu, pengelolaan anggaran di masa kedaruratan juga harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan.

“Memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak pruden, tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada," ujar Ganjar menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat 26 Maret 2021.

Sinkronisasi dan harmonisasi juga ditekankan Ganjar agar pembangunan dan keuangan dapat berjalan efektif sesuai rencana.“Maka saya harapkan bapak ibu terbuka, nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik," kata Ganjar pada perwakilan daerah yang hadir dalam rapat.

Pentingnya keselaran itu juga ditekankan Kepala BPKP RI, M Yusuf Ateh. Ia mengatakan kehadirannya untuk menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam proyek prioritas nasional.

“Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.

Oleh karena itu, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program atau kegiatan dan sub-kegiatannya. Pelaksanaan pengawasan ini akan melibatkan APIP daerah.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” ujarnya.(*)