TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus melancarkan kritik kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal rencana impor beras kendati kebijakan itu tak akan dilakukan saat panen raya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai kebijakan itu menunjukkan Menteri Lutfi kurang memahami tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam webinar bertajuk "Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente" pada Kamis, 25 Maret 2021. Hasto mengatakan kebijakan tersebut sama sekali tak benar dari aspek historis, ideologis, amanat konstitusi, serta pemahaman bahwa konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat.

"Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 26 Maret 2021.

Hasto meminta Menteri Lutfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan. Dia mengatakan Jokowi selalu menegaskan komitmennya agar tak mengimpor beras, bahkan mencintai produk dalam negeri.

Hasto juga menyinggung bahwa Jokowi telah membangun lumbung pangan (food estate) bahkan waduk di sejumlah provinsi, serta menggalakkan penelitian dan inovasi di bidang pangan.

Dia mempertanyakan mengapa Menteri Perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor malah berkampanye untuk impor. "Bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?" ujar Hasto.

Hasto menjawab anggapan PDIP menjadi partai pemerintah rasa oposisi. Menurut dia, penolakan atas kebijakan impor beras adalah bagian dari upaya melindungi kebijakan Presiden Jokowi. Menteri Perdagangan, kata dia, menutup mata terhadap kemampuan produksi petani Indonesia.

Hasto mengatakan PDIP mendorong diversifikasi pangan alih-alih impor beras. "Lebih baik kita berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ucapnya.

<!--more-->

Lebih lanjut, Hasto meminta Lutfi untuk tak merendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi demi menyokong rencana impor beras. Lutfi sebelumnya mengatakan kebijakan impor itu telah diambil sebelum dirinya menjadi Menteri Perdagangan. Namun menurut Hasto, tugas Lutfi justru melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak benar.

Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP, Ono Surono, mengatakan rencana impor beras oleh Kemendag itu tak sesuai dengan data Kementerian Pertanian. Menurut dia, data Kementerian Pertanian mencatat ada produksi padi 14,54 juta ton dari Januari hingga April 2021.

Dia menyebut data itu juga mengacu pada asumsi konsumsi masyarakat pada rentang waktu tersebut hanya 9,72 juta ton. Sehingga, diperkirakan akan ada surplus sebanyak 4,81 juta ton pada April mendatang.

"Dari data yang disajikan Kementerian Pertanian tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri," kata Ono.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman mengatakan wacana impor beras itu berimbas pada jatuhnya harga beras di tingkat petani. Dia mengatakan kondisi ini memperparah beban ekonomi masyarakat yang sudah terdampak pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi bergerak sangat lambat, jangan malah menambahinya dengan wacana yang melukai perasaan wong cilik," ujar Alex secara terpisah.

Alex meminta Kementerian Perdagangan tak hanya berhitung di atas kertas terkait kebutuhan beras nasional. Dia mengatakan Kemendag pun mesti mengukur luas lahan, kapasitas panen, keperluan konsumsi, hingga memprediksi cuaca untuk menentukan mulainya masa tanam.

Ia menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang pun telah merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada 2019 seluas 7,46 juta hektare. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian juga merilis, dalam kurun 2015-2019, ada 224.977 hektare sawah baru yang telah dicetak.

<!--more-->

Mantan Bendahara Fraksi PDIP DPR ini mengatakan penambahan tersebut akan menambah produksi beras nasional sebanyak 673.326 ton per tahun dengan rata-rata produksi 3 ton per hektare. "Jangan biasakan ambil jalan pintas," ujar dia.

Alex meminta Kementerian Perdagangan tak mengedepankan ego sektoral, tetapi lebih intens berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan lain seperti Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Dia menyoroti pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi yang menyatakan siap mundur jika kebijakan impor beras itu salah.

Menurut Alex, ucapan itu menjadi indikator tak jalannya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. "Mari sama-sama bekerja keras untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera. Jangan ego sektoral saja yang dikemukakan," kata Alex.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan kompak menginisiasi impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Sebaliknya, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog menyatakan stok dan pasokan beras dalam negeri berlimpah sehingga tak perlu impor.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun pasang badan terkait kebijakan ini. Lutfi mengaku siap mundur dari jabatannya jika kebijakan itu salah. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini berujar keputusan impor tersebut diambil melalui perhitungan matang meski tak populer.

"Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah, tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh Bapak dan Ibu," kata Lutfi merespons impor beras dalam Rapat Kerja dengan Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu, 22 Maret 2021.

Baca juga: Ombudsman: Stok Aman, Tidak Perlu Impor Beras dalam Waktu Dekat

BUDIARTI UTAMI PUTRI