Kabar Terakhir 4 Gugatan Demokrat Kubu Moeldoko ke AHY

Jumat, 26 Maret 2021 07:15 WIB

Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun ketika ditemui di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Maret 2021. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Konflik di tubuh Partai Demokrat masih terus berlangsung sejak Moeldoko resmi ditunjuk menjadi ketua umum versi Konferensi Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Kini, konflik berlanjut dengan adanya gugatan dari 7 kader yang dipecat partai karena dianggap terlibat dalam kudeta terhadap ketua umum saat ini, Agus Harimutri Yudhoyono atau AHY.

Pemecatan dilakukan AHY beberapa hari sebelum Moeldoko terpilih. 7 kader yang dipecat tersebut yaitu Marzuki Alie, Tri Yulianto, Damrizal, Achmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, dan Jhoni Allen Marbun.

"Pemberhentian tetap dengan tidak hormat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pada Jumat, 26 Februari 2021.

Tempo merangkum kembali kabar terakhir dari gugatan para kader ini, berikut di antaranya:

1. Jhoni Allen

Advertising
Advertising

Gugatan pertama datang dari politikus Demokrat Jhoni Allen pada 2 Maret 2021. "Sudah saya daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Jhoni. Dalam gugatanya, Ia menuntut ganti rugi Rp 55 miliar.

Sidang perdana gugatan ini digelar pada 24 Maret 2021. Kabar terakhir, Jhoni akan mengajukan protes dan pengaduan terhadap majelis hakim yang menangani gugatannya.

Baca: Demokrat Persilakan Jika Kasus Hambalang Diusut Lagi: Jangan Tebang Pilih

"Pengaduan atas sikap majelis hakim yang memaksakan pemeriksaan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan sengketa partai," kata kuasa hukum Jhoni Allen, Slamet Hasan pada 25 Maret 2021.

Slamet mengatakan, pengajuan protes akan dilakukan pada Jumat, 26 Maret 2021 pada pukul 09.00 WIB. Jhoni Allen akan mengajukan pengaduan itu ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bersurat ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

2. Marzuki Alie ke Bareskrim

Dua hari kemudian, 4 Maret 2021, giliran mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie yang melaporkan AHY dan empat pengurus berinsial SH, HK, RN, dan HMP ke Bareskrim Polri. Mereka menganggap AHY telah mencemarkan nama baik mereka yang disebut terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.

Di hari yang sama, Bareskrim Polri menolak laporan itu. Kuasa hukum Marzuki, Rusdiansyah, mengatakan laporannya ditolak lantaran tak membawa dokumen secara lengkap. Hingga kini, tak ada lagi kabar laporan tersebut.

Setelah ada dua laporan terhadap AHY, Moeldoko pun resmi menjadi Ketua Umum Demokrat KLB pada 5 Maret 2021. Jhoni Allen dapat posisi Sekretaris Jenderal. Sementara Marzuki Alie dapat posisi Ketua Dewan Pembina. Walau pengurus Demokrat KLB sudah terbentuk, kubu AHY tetap jadi sasaran gugatan.

3. Marzuki Alie dan 5 Kader

Gugatan kedua terbit pada 9 Maret 2021. Marzuki Alie lanjut menggugat pemecatan oleh AHY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menggugat AHY dengan bersama 5 kader lainnya yang dipecat, yaitu Tri Yulianto, Damrizal, Achmad Yahya, Yus Sudarso dan Syofwatillah Mohzaib.

Tapi pada 23 Maret 2021, Marzuki Alie cs mencabut gugatan tersebut. "Kami akan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan," kata kuasa hukumnya, Slamet Hasan.

Gugatan dicabut bukan karena Marzuki cs tiba-tiba mengakui AHY sebagai ketua umum Demokat, tapi justru sebaliknya. "Karena DPP pimpinan AHY telah dinyatakan demisioner atau dinyatakan bubar," kata juru bicara Demokrat KLB Deli Serdang pada Selasa, 23 Maret 2021.

4. Andi Mallarangeng

Pada 13 Maret 2021, Demokrat KLB juga melaporkan loyalis AHY, Andi Alfian Mallarangeng atas dugaan pelanggaran UU ITE. Andi dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena telah menyebut Moeldoko haus kekuasaan.

Tapi, Polda Metro Jaya menolak laporan itu. Sebab, pelapor UU ITE Harus korban sendiri, yang tak lain adalah Moeldoko. Tapi, Demokrat KLB Deli Serdang justru emosi dengan penyidik Polda Metro Jaya Komisaris Khairudin yang menolak laporan mereka. "Khairudin malah kabur, ini harus diketahui oleh Pak Kapolri, copot itu Khairudin," teriak Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat KLB Razman Arif Nasution dengan emosi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

6 jam lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

7 jam lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Usai Nobar di Banyuwangi, Menteri AHY Ajak Terus Dukung dan Doakan Timnas U-23 Indonesia agar Lolos ke Olimpiade 2024

18 jam lalu

Usai Nobar di Banyuwangi, Menteri AHY Ajak Terus Dukung dan Doakan Timnas U-23 Indonesia agar Lolos ke Olimpiade 2024

Usai nobar di Banyuwangi, AHY mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan Timnas U-23 Indonesia agar bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

1 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

1 hari lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

1 hari lalu

Jokowi Percaya Bahlil Pimpin Satgas Gula dan Bioetanol, Ini 7 Tugas Pokoknya

Presiden Jokowi tunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Gula dan bioetanol. Apa saja tugas-tugasnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

3 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

3 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

3 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya