Juliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19

Senin, 22 Maret 2021 10:02 WIB

Menteri Sosial Juliari Batubara memakai rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan menaiki mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Ahad, 6 Desember 2020. Juliari diduga menerima uang senilai Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos), terkait sembako penanganan Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Sosial Juliari Batubara diduga memiliki tim yang bertugas menentukan perusahaan yang akan menjadi rekanan pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

Ada enam orang di dalam timnya selain Juliari ada juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin; Pelaksana tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Adi Wahyono; dan tiga staf khusus Menteri Sosial, Kukuh Ari Wibowo, Erwin Tobing, serta Davi.

Sumber yang mengetahui proses penyidikan kasus korupsi bansos Covid-19 ini menyebut karena kondisi darurat , maka penunjukkan vendor dapat dilakukan secara langsung, tanpa tender. “Pihak yang dapat menentukan perusahaan yang bisa memasok atau menjadi rekanan untuk bansos Covid-19 Kemensos disebut dengan tim panel,” kata sumber tadi.

Tim ini diduga menggelar 12 kali rapat sebelum memulai tahap pengadaan. Total anggaran yang disediakan sebanyak Rp 6,4 triliun dengan 23,7 paket sembako. Tempo sudah mencoba menghubungi pengacara Juliari namun belum dibalas.

Mengutip Majalah Tempo, seorang pengusaha dan sumber di Kementerian Sosial, menyebut tim Juliari kerap bertemu dengan calon rekanan di restoran Khas Senayan, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Sejak awal penunjukan Matheus dan Adi diduga sudah meminta biaya (fee) Rp 10 ribu per paket.

Advertising
Advertising

Duit diserahkan setelah perusahaan mereka mendapat surat perintah kerja dari Kemensos. Belakangan, Matheus dan Adi diduga meminta tambahan upeti, selain untuk Juliari Batubara, sebesar 10-12 persen dari nilai pengadaan. Penyebabnya, paket itu diduga ada pemiliknya, yaitu sejumlah politikus dan pejabat pemerintah.

Dua pengusaha yang akhirnya mendapatkan jatah penyediaan bansos Covid-19 adalah Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama Adrian Iskandar Maddanatja dan broker Harry van Sidabukke. Mereka dicokok dalam operasi tangkap tangan awal Desember lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Harry menyuap Juliari Batubara sebesar 1,28 miliar. Sementara, Ardian didakwa menyuap Rp 1,95 miliar. Total duit yang diduga diterima Juliari totalnya Rp 17 miliar.

Baca juga: Juliari Batubara Diduga Mengelola 16 Juta Paket Bansos Covid-19

Berita terkait

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

6 jam lalu

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, lakukan kunjungan kerja ke RSUD Umbu Rara Meha dan Puskesma Lewa, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Baca Selengkapnya

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Air Masyarakat Desa Pambotanjara

7 jam lalu

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Air Masyarakat Desa Pambotanjara

Salah satu warga Desa Pambotanjara, dengan langkah pasti, masuk ke area instalasi pengolahan air terpadu, pemberian Kementerian Sosial untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

14 jam lalu

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

7 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

9 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

9 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

9 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

11 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

11 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya