Anak Buah Juliari Hilangkan Bukti Kasus Bansos: Ganti HP hingga Banting Laptop

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 20 Maret 2021 18:29 WIB

Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu, 6 Desember 2020. KPK menahan Mensos Juliari P Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Anak buah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang kini terseret kasus korupsi bansos Covid-19 ini menggunakan sejumlah cara untuk menghilangkan barang bukti. Mereka paham rekaman dan catatan bisa membawa mereka di kursi pesakitan hingga jeruji besi. Sehingga, mereka menggunakan sejumlah cara agar barang bukti hilang.

Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial dan Politik Kemensos Matheus Joko Santoso mengatakan telah mengganti ponsel hingga nomor seluler sebanyak 3 kali selama mengurus bansos sembako Covid-19. "Arahan itu disampaikan Adi Wahyono. Tujuan dari arahan tersebut ialah menghilangkan catatan terkait penerimaan uang komitmen dan penyerahan uang kepada Menteri Sosial RI," ujarnya saat menjalani pemeriksaan di KPK.

Tak berhenti di situ, Matheus juga mendapat perintah untuk menghapus beberapa chat atau percakapan yang berkaitan dengan penerimaan uang komitmen dari rekanan penyedia bansos Covid-19.

Selain diminta menganti ponsel dan menghapus percakapan, Matheus juga diminta untuk membanting laptop pribadinya dan mengganti dengan yang baru. "Tujuannya agar dapat menghilangkan catatan terkait penerimaan uang komitmen dan penyerahan uang kepada Mensos," ucapnya kala itu.

Dalam kasus ini, Matheus mengaku telah menyerahkan uanng kepada Juliari Batubara sebesar Rp 14,7 miliar dalam putaran pertama dan Rp 2 miliar pada putaran kedua pengadaan bansos. "Sehingga total yang diserahkan ke Menteri Sosial sebesar Rp 16,7 miliar," ujarnya.

Baca: Kasus Korupsi Bansos, Juliari Batubara Disebut Mengelola 1,6 Juta Paket

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

4 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

5 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

7 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

7 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

8 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

8 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

8 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

8 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

9 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

9 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya