TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenai uang Rp52,3 miliar sebagai bank garansi yang diserahkan para eksportir benih lobster (benur).

KPK memeriksa Edhy sebagai saksi untuk tersangka Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadinya dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AM dan kawan-kawan. Tim penyidik masih terus menggali terkait uang senilai Rp52,3 miliar sebagai bank garansi yang diserahkan para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP Tahun 2020," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 18 Maret 2021.

Usai diperiksa, Edhy mengaku akan menjelaskan soal bank garansi tersebut di persidangan. "Nanti di persidangan saja biar enak," kata Edhy.

Pada 15 Maret lalu, KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar yang diduga sumber uang tersebut berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP Tahun 2020. Edhy diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank (bank garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP.

Selanjutnya, Kepala BKIPM KKP memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima bank garansi tersebut. Adapun total uang yang terkumpul dari aturan yang dibuat Edhy Prabowo tersebut sekitar Rp52,3 miliar.

Baca: Suap Edhy Prabowo, KPK Sita Rekening Koran Biduan Betty Elista