TEMPO.CO, Jakarta - Advokat dari kantor hukum Visi Integritas, Donal Fariz, mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah koleganya sebelum bergabung dalam tim hukum Partai Demokrat. Termasuk, dengan kolega di Indonesia Corruption Watch, tempatnya bekerja dulu.

"Bagi saya tidak sesederhana itu terlibat. Saya minta pandangan banyak pihak dulu, salah satunya kolega di ICW," kata Donal dalam wawancara dengan Tempo, Sabtu, 13 Maret 2021.

Di Visi Integritas, Donal meminta masukan dari Board of Advisory atau Dewan Penasihat. Ia mengatakan serangkaian diskusi itu demi memastikan keterlibatannya di tim hukum Partai Demokrat tak membawa dampak institusional kepada Visi Integritas maupun ICW.

Donal juga meminta pandangan dari koleganya dari kelompok masyarakat sipil. Menurut Donal, mereka memiliki cara pandang sama bahwa masalah yang menimpa Partai Demokrat bukan cuma persoalan internal.

Ia juga mengatakan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang harus dibaca sebagai kekuatan formal negara.

"Ini bukan problem internal an sich, tapi berpotensi menuju ke states crime of democracy, dan ini bagian dari korupsi politik," kata dia.

Donal mengatakan, partai politik harus dibaca sebagai instrumen demokrasi. Partai, kata dia, adalah sarana bagi masyarakat untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Ia mengatakan bukan tak mungkin pembajakan seperti yang dialami Demokrat pun menimpa kelompok masyarakat sipil di masa mendatang.

"Ini yang membuat kami yakin, upaya-upaya pembajakan demokrasi mesti dilawan, baik dalam konteks civil society maupun konteks advokat profesional," ujar dia.

Donal mengatakan keputusannya ini bukan sekadar membela Partai Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dua pimpinan partai itu, tetapi demi demokrasi.

"Cara pandang kami ini bukan soal AHY, bukan soal SBY, tapi soal demokrasi, kebebasan berserikat, berkumpul, yang begitu mudahnya dibajak oleh kekuatan-kekuatan formal negara," kata Donal soal alasannya masuk tim hukum Demokrat.