TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Partai Demokrat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi mendaftarkan gugatan atas perbuatan melanggar hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 12 Maret 2021.

"Ada 10 orang yang tergugat. Nama-namanya nanti kami rilis. Ada 10 orang tergugat tapi intinya kenapa kami gugat mereka karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," kata Herzaky Mahendra, anggota Tim Pembela Demokrasi, di PN Jakarta Pusat.

Herzaky mengatakan sebagian dari 10 orang ini merupakan mantan kader Demokrat yang telah dipecat beberapa waktu karena terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat di kongres luar biasa atau KLB Demokrat Deli Serdang.

Herzaky menjelaskan 10 orang tergugat ini melanggar konstitusi partai yang diakui negara, juga melanggar Pasal 1 UUD 1945. Selain itu, tergugat juga dinilai melanggar Pasal 26 UU Partai Politik bahwa kader yang telah dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat.

"Kami datang ke pengadilan dengan harapan semoga pengadilan bisa menjadi benteng terakhir bagi kami dalam memperjuangkan keadilan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sini kami mencari keadilan," katanya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, menjadi salah satu kuasa hukum Partai Demokrat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi. Bambang mengatakan tujuannya mendaftarkan gugatan karena pengadilan selain menjadi benteng terakhir mencari keadilan, juga menjadi benteng terakhir proses demokrasi.

Menurut dia, Pasal 1 UUD 1945 menjelaskan Indonesia bukan sekedar negara hukum, tetapi negara hukum yang demokratis. Artinya berbasis pada kepentingan rakyat. "Kalau segelintir orang yang sudah dipecat sebagian besarnya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebenarnya negara kekuasaan dan pemerintahan yang sah. Bukan sekedar Partai Demokrat," ujar Bambang Widjojanto.

Baca juga: Ikut KLB Demokrat, 4 Ketua DPC di Sulawesi Selatan Dipecat

FRISKI RIANA