INFO NASIONAL - Tingkat akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran program bantuan sosial tunai (BST). Program dari Kementerian Sosial ini ditargetkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2021.

Menteri Sosial Tri Rismaharini sangat mencermati terkait akurasi data KPM penerima BST karena ingin penyaluran BST berjalan efektif dan tepat sasaran. "Efektivitas program BST ini menjadi perhatian utama," ujar Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama, Minggu, 7 Maret 2021.

Agar penyaluran BST berjalan efektif dan tepat sasaran, Risma menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk menyamakan data penerima KPM dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Peran Ditjen Dukcapil membantu dalam melakukan validasi data. Sebab, masih ada KPM yang tidak memiliki NIK hingga saat ini. NIK pada KTP menjadi salah satu syarat agar KPM bisa menerima BST senilai Rp 300 ribu.

Selama ini, KPM yang tidak dapat menunjukkan NIK tetap bisa mendapatkan BST. Namun, KPM harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
"Jika ada yang belum punya e-KTP langsung dilakukan perekaman," kata Asep Sasa.

Rencananya, Mensos Risma bersama Ditjen Dukcapil akan bersama-sama turun langsung memantau penyaluran BST ke beberapa daerah seperti lokasi Suku Anak Dalam di Jambi dan Papua.

Dengan penyamaan data dengan Dukcapil, diharapkan akan mempermudah proses evaluasi dari sejumlah pihak lain yakni himpunan bank negara (Himbara), PT Pos Indonesia (Persero), KPK, Jaksa Agung, BPKP, Bappenas, Kemenko PMK, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Satgas BST PT Pos Indonesia (Persero) Haris Husen juga mengapresiasi peran Kemensos untuk memadankan data penerima KPM dengan Dukcapil melalui NIK. "Kami mendukung penuh upaya ibu Menteri untuk segera melakukan perbaikan data yang bisa dipertanggungjawabkan, " katanya.

Pada kesempatan itu, Asep Sasa memuji peran PT Pos Indonesia (Persero) yang selalu proaktif memperbarui data penerima bantuan sosial tunai (BST) dengan menyambangi langsung ke KPM. Verifikasi data menjadi sangat penting untuk menyukseskan program ini."Kami apresiasi Pos Indonesia. Penyaluran BST juga berjalan baik pada 2020. Realisasinya 97 persen lebih," katanya.

Pos Indonesia mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk menyalurkan BST ke KPM di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2020, penyaluran BST dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Jabodetabek. Sebab, wilayah tersebut mendapatkan bantuan sembako dari presiden.

Karena situasi pandemi Covid-19 masih berlanjut, Presiden Joko Widodo memutuskan program BST kembali dilanjutkan hingga April 2021. Dengan target penerima juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Nilai indeks bantuannya tetap sama, yakni Rp300 ribu per KPM per bulan."Anggaran yang disiapkan untuk menyukseskan program BST ini sekitar Rp 12 triliun," kata Asep Sasa.

Asep Sasa berharap, BST bisa meringankan beban para KPM di tengah pandemi ini, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar.(*)