Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyebutkan bahwa ada gerakan politik tertentu yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau menyebut Kongres Luar Biasa KLB Demokrat di Sumatera Utara seperti dagelan dan tidak bisa diterima akal sehat.
"KLB ini, ya, bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tapi sudah terjadi. Akan kami hadapi dan kami lawan, karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan partai," ujar AHY, Jumat, 5 Maret 2021.
AHY menjelaskan sejumlah alasannya menyebut KLB Demokrat itu dagelan. Di antaranya, kongres tersebut tidak memenuhi prasyarat sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat, yakni dihadiri 2/3 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Selain itu, KLB mestinya mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Ketiga, klausul tersebut tidak dipenuhi sama sekali. Faktanya seluruh Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing. Kalau pun ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC sebagai para pemilik hak suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong," ujarnya.
Menurut AHY, peserta KLB di Sumatera Utara kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat. Adapula mantan kader atau yang sudah lama tidak aktif lagi bahkan sudah pindah partai. "Tiba-tiba mereka kembali menggunakan jaket biru Demokrat seolah-olah mereka adalah kader aktif yang memiliki hak suara sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu," ujar AHY.
KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. AHY menyebut keputusan itu tidak sah dan meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak mensahkan kepemimpinan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko.
