5 Fakta Seputar OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Minggu, 28 Februari 2021 14:11 WIB

Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. Menurut Ketua KPK, pada akhir tahun 2020, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah juga menerima uang sebesar Rp 200 juta dari kontraktor lain. Selanjutnya pada pertengahan Februari 2021, Nurdin melalui orang berinisial SB juga menerima duit sebesar Rp 1 miliar. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Penangkapan ini mengejutkan sebab Nurdin dikenal sebagai pemimpin daerah berprestasi. Berikut sejumlah fakta terkait penangkapan ini.

1. OTT

KPK menangkap Nurdin dalam sebuah operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Jumat malam, 26 Februari hingga Sabtu, 27 Februari 2021. Awalnya KPK menangkap orang kepercayaan Nurdin yang juga Sekretari Dinas PUTR Sulawesi Selatan Edy Rahmat dan Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto. Mereka ditangkap saat Agung menyerahkan duit Rp 2 miliar kepada Edy di Jalan Hasanuddin, Makassar. Setelah itu, KPK menangkap Nurdin di rumahnya pada Sabtu dini hari. Total ada enam orang yang ditangkap dalam operasi ini.

2. Korupsi Infrastruktur

Setelah gelar perkara di Gedung KPK, Jakarta, komisi antirasuah menetapkan Nurdin dan Edy sebagai penerima suap. Sementara, Agung ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap. KPK menduga Nurdin menerima suap Rp 2 miliar terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Advertising
Advertising

3. Hubungan dengan Penyuapnya

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Nurdin sudah kenal dekat dengan Agung. Sebelum proyek TA 2021, Agung sudah sering menggarap proyek lainnya.

"Pertama, peningkatan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Rp 28,9 miliar," kata Firli saat konferensi pers di kantornya, Ahad, 28 Februari 2021.

Proyek kedua yang dikerjakan Agung adalah pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp 15,7 miliar. Ketiga, proyek pembangunan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan dari APBD dengan nilai Rp 19 miliar.

4. Jumlah Suap

Dari hasil pemeriksaan, KPK menduga Nurdin sudah menerima suap dan gratifikasi sebelumnya dari beberapa kontraktor lainnya. Pada akhir 2020, Nurdin diduga menerima uang sebesar Rp 200 juta; pertengahan Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya, Samsul Bahri, menerima uang Rp 1 miliar; awal Februari 2021, Nurdin melalui Samsul kembali menerima uang Rp 2,2 miliar. Sehingga total suap dan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan diduga mencapai Rp 5,4 miliar.

5. Prestasi

Ditangkapnya Nurdin sempat menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya Nurdin dikenal sebagai pemimpin daerah berprestasi. Nurdin pernah menerima penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award pada 2017. Saat digelandang ke mobil tahanan, Nurdin Abdullah menampik telah menerima suap. Dia bilang Edy melakukan transaksi tanpa sepengetahuan dirinya. “Sama sekali tidak tahu, demi Allah,” kata dia di Gedung KPK tadi malam.

Baca: Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Dia Dikenal Kreatif

Berita terkait

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

7 jam lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

7 jam lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

12 jam lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

13 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

14 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

1 hari lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

1 hari lalu

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

1 hari lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

1 hari lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

2 hari lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya