Nasdem Gelar Konvensi Capres 2024 Tahun Depan

Kamis, 25 Februari 2021 17:48 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Effendy Choirie beserta rombongan mendaftarkan nama bakal calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 16 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem akan menggelar konvensi calon presiden 2024 mulai tahun depan. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan konvensi ini akan dilakukan bersama partai lain yang akan menjadi rekan koalisi di Pilpres 2024.

"Dalam penyelenggaraan konvensi calon presiden NasDem membangun kerja sama politik bersama rekan partai koalisi konvensi," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis, 25 Februari 2021.

Johhny mengatakan, gelaran konvensi bersama partai lain ini demi memastikan calon presiden yang menang konvensi dapat diusung di Pilpres 2024. Ia berujar koalisi diharapkan memenuhi syarat minimal untuk dapat mengusung calon presiden-wakil presiden, yakni 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Agar konvensi calon presiden menghasilkan pasangan calon presiden calon wakil presiden yang memiliki tiket atau mendapat tiket untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2024," ujar Johnny.

Johnny menyebut konvensi itu akan diawali dengan rekrutmen calon presiden. Menurut dia, konvensi akan digelar terbuka dan inklusif bagi putra-putri terbaik bangsa yang akan maju menjadi calon presiden.

Advertising
Advertising

Meski begitu, Johnny belum merinci kapan tepatnya proses rekrutmen akan dimulai. Ia mengatakan NasDem kini tengah maraton mempersiapkan gelaran ini, termasuk menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain yang akan menjadi rekan penyelenggara konvensi.

Menteri Komunikasi dan Informatika ini juga belum bersedia merinci partai mana saja yang akan bekerja sama dengan NasDem dalam menggelar konvensi. "Kami sudah ada rekan-rekan koalisi yang mempunyai platform visi dan misi, gagasan yang searah dan sejalan, saat ini tentu belum bisa saya sampaikan koalisi yang mana saja atau dari unsur partai yang mana saja," kata Johnny.

Sekjen Nasdem Johnny Plate mengimbuhkan, koalisi itu juga tak terbatas pada syarat minimal 20 persen presidential threshold, tetapi terbuka seluas-luasnya.

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

51 menit lalu

Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda

Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

2 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

4 jam lalu

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

5 jam lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

10 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

19 jam lalu

Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

Surya Paloh tidak tampak dalam acara yang digelar di kediaman Anies di Lebak Bulus itu.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

20 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

21 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

21 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

21 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya