TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi lagi-lagi mengatakan akan mencopot polisi dan TNI di daerah jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurut Jokowi, aturan tersebut berlaku sejak 2016, setelah terjadinya kebakaran hutan besar pada 2015.

"Kepada Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, ini terutama jika ada pejabat yang baru di daerah rawan Karhutla, agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati pada 2016. Aturan mainnya masih tetap sama," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 22 Februari 2021.

"Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama. Belum saya ganti. Pasti semua masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti," lanjut Jokowi.

Rapat tersebut dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, jajaran TNI/Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan, seperti di Riau dan Kalimantan juga hadir dalam pertemuan itu. Ada juga jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Badan Restorasi Gambut.

Pada 2015, kebakaran hutan dan lahan yang hebat melanda sejumlah provinsi. Saat itu, kabut asap dari kebakaran hutan tak hanya mencemari udara di dalam negeri, tetapi juga sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Jokowi kemudian membuat aturan main mencopot pimpinan kepolisian dan TNI jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. Ia memastikan, ancaman itu masih berlaku hingga saat ini.

Jokowi mengingatkan agar semua jajaran kepala daerah, pejabat TNI dan polisi di daerah waspada karena Mei mendatang diperkirakan terjadi fase transisi dari musim hujan ke kemarau. Ia mengatakan di sejumlah daerah berpotensi terjadi Karhutla.

Baca juga: Kebakaran Lahan Gambut Ancam Pekanbaru, 7 Kasus di Februari