Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Amirullah
Sabtu, 20 Februari 2021 21:16 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengaitkan maraknya pelaporan kasus terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan kontestasi politik Pilkada DKI 2017 serta Pilpres 2014 dan 2019. Henry mengatakan, di satu sisi, keberadaan teknologi digital membuat pola perilaku masyarakat berubah dari yang semula penonton menjadi pelaku komunikasi.
"Ketika akhirnya Pilpres 2019, 2014, Pilkada 2017 yang sangat keras membelah masyarakat, masyarakat jadi semakin sensitif. Dulu debat di warung kopi, sekarang di medsos, melibatkan banyak orang, borderless," kata Henry dalam diskusi virtual, Sabtu, 20 Februari 2021.
Menurut Henry, pemerintah kemudian disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurut dia, konflik dengan UU ITE paling banyak terjadi antarmasyarakat. Ia mengklaim merujuk pada data SAFEnet, lembaga yang mengadvokasi kebebasan berekspresi di ruang digital.
Baca Juga: Kapolri: Pasal Karet di UU ITE Sering Digunakan untuk Kriminalisasi
"Ini data SAFEnet, konflik paling tinggi adalah masyarakat lawan masyarakat, bukan masyarakat lawan pemerintah, kemudian yang agak tinggi masyarakat lawan pemerintah, tapi pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat," kata Henry.
Henry tak merinci data SAFEnet mana yang dia rujuk. Jika menilik laporan SAFEnet tentang Situasi Hak Digital Indonesia tahun 2019, tercatat pelapor terbanyak adalah pejabat publik dan politikus (10 dari 24 laporan pemidanaan).
Lokataru Foundation pun menyampaikan data senada. Menurut Lokataru, sejak 2018, kelompok terbesar pelapor UU ITE adalah pejabat publik (35,9 persen), baru diikuti masyarakat sipil (32,2 persen).
Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Baidowi mengakui situasi politik memang berimbas pada maraknya pelaporan UU ITE. Ia mengatakan, saling lapor menggunakan UU ITE tak banyak terjadi sebelum Pilkada DKI 2012. Yang menarik perhatian, kata Baidowi, hanyalah kasus Prita Mulyasari dan RS Omni International.
"Tapi pasca 2012, 2014, 2019, yang berpolemik dengan pasal-pasal itu semakin banyak. Itu salah satu indikator bahwa situasi politik turut mendukung, mencipta kondisi masyarakat saling melaporkan satu sama lain memanfaatkan ketentuan yang ada di UU ITE," ujar dia.
